Header Ads

Surat Terbuka Untuk Pemimpin Dan Wakil Rakyat Aceh

Aceh merupakan daerah kaya dengan hasil alam (SDA), mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang melimpah (APBA 2015 sebanyak Rp. 12,7 T), mempunyai infra struktur yang cukup dan memadai, mempunyai peraturan khusus tersendiri (UUPA sejak 2006), daerah otonomi khusus, dan terletak di selat Malaka yang merupakan pintu gerbang perdagangan dunia.


Dalam hal demikian, seharusnya Aceh menjadi daerah pelopor dan terunggul dalam segala hal : ekonomi, social, budaya, kesehatan, pendidikan, infra struktur yang canggih dan modern, serta penuh harkat, martabat dan mandiri.


Akan tetapi laksana pepatah “arang habis besi binasa” anggaran habis tanpa perubahan positif yang signifikan bahkan menjadi multi masalah dikemudian hari (korupsi, janji kampanye yang terabaikan, keadilan yang tidak merata dan proporsional, hilangnya rasa kepercayaan rakyat pada pemimpin dan wakil rakyat, serta berbagai hal lainnya.


Beberapa tahun yang lalu hingga sekarang, posisi dan prestasi Aceh sungguh ironis dan membahayakan ; tingginya tingkat kemiskinan (19% di tahun 2014), tingginya tingkat pengangguran (11% di tahun 2014), kenyamanan-ketertiban dan keamanan daerah yang relative tidak stabil, indeks persentasi tingkat kriminalitas yang relative tinggi, tingkat pertumbuhan ekonomi terendah se-indonesia (1,7% di tahun 2014).


Tingkat deflasi pedesaan Aceh tertinggi di Sumatera (0,37% pada Maret 2015), tingginya ketergantungan kebutuhan pokok pada daerah lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh terendah di Sumatera (hanya 1,7%), prefalensi tingkat korupsi yang tinggi dengan berbagai modus dan kasus (lihat sorotan KPK, FITRA, Gerak, SAMAK, SoRAK, SuAK, SAK, MaTA, dan lain sebagainya), Kurangnya industry kreatif dan produktif, indeks persentasi tingkat kelulusan siswa/pelajar nasional yang rendah, dan masih banyak hal negative lainnya yang tidak terekpos , serta hampir tidak ada lagi prestasi Aceh di tingkat nasional (meskipun ada berbagai hal positif dan terus berkembang ).


Nah, sekali lagi sungguh ironis dan menyedihkan Aceh, kemana APBA saban tahun mengalir dan berapa persen bermamfaat bagi seluruh komponen masyarakat Aceh dengan luas wilayah 58.375 km persegi, yang berpenduduk 4,5 juta jiwa ?.


Fakta lain, Aceh merupakan daerah satu-satunya di Indonesia yang menerapkan aturan syariat Islam dalam hidup dan kehidupan warganya, namun Aceh tidak jauh beda dengan daerah lain dalam relative berbagai hal ;
Sikap/perilaku, ketaatan beribadah, kenyamanan-ketertiban-keamanan, korupsi, fitnah aurat wanita, minimnya prestasi nasional/internasional bidang agama, dan lain sebagainya. Namun masih ada beberapa hal yang bisa diandalkan dan membanggakan…salut dan penuh apresiasi.


Aceh boleh senang dan bangga dengan sejarah masa lalu dan berbagai keistimewaan yang dimiliki, akan tetapi relative sedikit dan bahkan tidak berarti dalam peningkatan ekonomi rakyat, harkat, martabat, dan entitas bangsa Aceh.


Banyak peningkatan dan kemajuan Aceh yang telah dicapai dari masa ke masa, akan tetapi tidak sedikit pula kemunduran dan kemorosotan yang dialami dari generasi pemimpin ke pemimpin.


Oleh karena itu, saya berharap pada pemimpin Aceh (Gubernur/wakil, Bupati-walikota/wakil, DPRA, DPRD) harus kompak dan bersatu padu, pro-aktif, inovatif dan kreatif, penuh enerji, baik dan benar, jujur dan ikhlas, integritas dan kredibilitas, bertanggung jawab secara vertical dan horizontal terhadap amanah yang di emban demi seluruh rakyat Aceh.


Bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas tugas harian, rapat/sidang, acara seremonial, perjalanan dinas, studi banding dan tour, dan hal lainnya yang menghabiskan energy, waktu, dan dana yang besar tanpa hasil dan mamfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan jangka pendek (APBA 2015 posisi minggu kedua April 2015 proses lelang proyek pembangunan baru berjalan 4%) , menengah dan panjang (Rencana pembangunan 5 tahun).


Khususnya pada wakil rakyat Aceh (DPRA dan DPRD) jangan sibuk dengan berbagai macam rancangan qanun dan aturan, sidang dan rapat, minimnya pengawasan budget dan alokasi dana yang adil, professional dan proporsional (banyak korupsi dengan berbagai kasus dan modus) .


Sementara pengesahan anggaran telat saban tahun (tahun ini pengesahan APBA pada 31 Januari 2015) yang menyebabkan banyak tender proyek yang tidak cukup waktu pelaksanaan dengan berbagai alasan sehingga munculnya proyek “paksaan waktu dan tempat” tanpa studi kelayakan yang matang dengan hasil proyek bermutu rendah tanpa jaminan (not on spek and warranty), proyek setengah jadi dan tidak bermamfaat, proyek mubazir dan terbengkalai, dan lain sebagainya.


Aceh jangan disibukkan dengan berbagai pembangunan proyek infra struktur dan investor, investor bukan factor utama dalam peningkatan ekonomi rakyat, akan tetapi Aceh harus diperkuat dengan factor ekonomi kerakyatan yang instan dan real dengan melihat potensi daerah dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan stake holder.


Dalam hal penciptaan lapangan kerja, infra struktur, industry, regulasi dan kemudahan administrasi, serta mendatangkan investor, Aceh harus meniru dan banyak belajar dari daerah lain seperti : Medan, Batam, pulau Jawa, bahkan Singapura dan Emirates.


Seharusnya Aceh membangun industry kreatif sendiri di berbagai kabupaten/kota dengan melibatkan perbankan, swasta, Perusahaan Daerah Aceh/kabupaten, dan seluruh elemen terkait guna memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi ketergantungan dari provinsi lain, membuka lahan tidur untuk pertanian dan perkebunan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta adanya perputaran keuangan makro di wilayah Aceh (data BI perwakilan Medan, jumlah uang masyarakat Aceh di Medan, pada 2012 mencapai Rp. 1,2 T), data ini belum termasuk aneka transaksi langsung/tidak langsung di luar perbankan.


Aceh harus mengurangi anggaran perjalanan dinas dan menghapus dana aspirasi wakil rakyat yang mencapai hampir trilyunan rupiah tiap tahun, alokasi dana tersebut bisa dialihkan untuk membangun berbagai mega proyek industry di setiap kabupaten/kota yang berdampak langsung dalam pengurangan tingkat derita pengangguran dan kemiskinan Aceh, yang merupakan hadiah/ kado istimewa tahunan dari pimpinan dan wakil rakyat.
Aceh harus mempunyai konsep, aturan, dan managemen pembangunan yang jelas, baik dan benar, bebas KKN, transparan, akuntabilitas, terencana dan terarah, dapat diukur dan dicapai, melibatkan elemen rakyat, dapat diterima oleh semua pihak, integrasi dan berkesinambungan, garansi dan bertanggung jawab.


Meskipun Aceh mempunyai aturan dan regulasi khusus dan infra struktur yang cukup dan memadai, namun bila tidak dilandasi dengan hal-hal tersebut diatas, maka tidak akan memberikan efek yang signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh seperti : pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang, pelabuhan Krueng Geukueh (status pelabuhan ekpor impor).


Sementara semua produk komoditi hasil alam diekspor lewat pelabuhan Belawan Medan sehingga “Aceh punya barang Medan punya nama” di pasar internasional, Bandara Sultan Iskandar Muda yang digadang-gadangkan menjadi terminal hub domestic dan internasional wilayah ASEAN, Asia Selatan dan Timur Tengah (masih sekedar wacana), dan beberapa proyek besar lainnya.


Karena itu para pemimpin dan wakil rakyat Aceh harus berani berjiwa pahlawan membuat terobosan dan gebrakan instan yang dapat dirasakan langsung oleh semua masyarakat Aceh. Jabatan dan posisi bukan jalan untuk mencari kekayaan, ladang usaha/bisnis, dan peluang balas jasa , melainkan amanah yang harus di jalankan dengan baik dan benar, jujur dan ikhlas, professional, bertanggung jawab sesuai hak dan kewajiban, serta harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, dan seluruh rakyat Aceh.


Karena itu para pimpinan, wakil rakyat dan pejabat lainnya harus peduli, peka terhadap kebutuhan dan penderitaan rakyat , serta wajib rutin turun ke lapangan untuk melihat fakta realitas bukan hanya menerima laporan bawahan yang membuat “asal bapak senang”.


Berawal dari factor kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, diskomunikasi, kurang peka dan kepedulian antar level social dan pemimpin terhadap rakyatnya, Aceh berada dalam berbagai ancaman ; disintegrasi wilayah (munculnya ALA dan ABAS), disintegrasi para kelompok elit politik, korupsi, munculnya kelompok kriminalitas, unstabilitas ekonomi-politik dan keamanan, munculnya aliran sesat dan misionaris, maraknya peredaran narkoba, krisis kepercayaan, dan masalah lainnya.


Bila mana permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan secara kearifan local, adil, jujur, baik dan benar, melibatkan seluruh komponen rakyat Aceh, dan dapat diterima oleh semua pihak, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik baru yang lebih rumit dan komplikatif.


Aceh sudah cukup menderita dalam berbagai konflik perang, bencana alam, dan penderitaan lainnya. Kini saatnya segera meniti jalan dan harapan baru demi harkat yang bermartabat, mandiri dengan penuh harga diri, demi kemajuan dan kejayaan Aceh seperti yang pernah terjadi di masa Sultan Iskandar Muda…semoga.


Note :
- Artikel ini bukan bermaksud menyudutkan pimpinan dan wakil rakyat Aceh yang telah berbuat sesuatu hal positif bagi rakyat Aceh, akan tetapi merupakan kritik dan saran yang konstruktif demi kemajuan dan pembangunan Aceh dalam segala bidang dengan pandangan terbuka kedua mata yang objektif dan realistis.


*Penulis adalah Musliadi Pemerhati Aceh, warga Aceh tinggal dan bekerja di luar negeri sejak 2001 – sekarang. Kritik, saran, dan tanggapan (feedback) di email : moesly29@yahoo.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.