Header Ads

Kabid Cipta Karya : RAB Bukan Urusan Pak Geuchik

acehbaru.com | Langsa - Keterbukaan informasi dari dinas terkait terkadang sulit didapatkan. Salah satunya soal pembangunan proyek fisik. Seperti dialami oleh Geuchik Gampong Pusong Teulaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Meskipun telah ada UU Keterbukaan Informasi Publik, namun dokumen rencana anggaran biaya (RAB) salah satu proyek pembangunan yang dibangun di Gampongnya tidaklah mudah untuk didapatkan.

Kisah itu terjadi pada Januari 2015 lalu, ia mencoba meminta dokumen rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan bak penampungan air berkapasitas 80 ton yang akan dibangun tahun ini kepada Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Kota Langsa. Namun harapan untuk mendapatkan dokumen jauh panggang dari api, Kabid menjawabnya dengan bahasa yang tegas “RAB bukan urusan Geuchik”

Jawaban itu sungguh sesuatu yang tidak diinginkan oleh Kepala Desa (Geuchik) Gampong Pusong Teulaga Tujuh, karena Indonesia sudah 7 tahun memiliki UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (KIP).

Dimana seharusnya lembaga pemerintahan harus memenuhi hak informasi warga di seluruh kelembagaan, sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan yang baik atau pembangunan dan kebijakan yang menyangkut dengan dana publik, serta pembangunan menyangkut hajat hidup orang banyak.

[caption id="attachment_20720" align="alignleft" width="300"]Keterbukaan informasi Publik | acehbaru.com Keterbukaan informasi Publik | acehbaru.com[/caption]
Jadi, dinas terkait yang melakukan pengelolaan dana publik sudah semestinya menjalankan mekanisme keterbukaan informasi bagi publik sesuai amanah UU itu, dengan memudahkan akses kepada masyarakat untuk mendapatkannya.

“Dalam UU itu kan disebutkan demikian, malah Walikota Langsa Tengku Usman Abdullah juga menganjurkan adanya pengawasan semua proyek. Termasuk dalam hal ini para Keuchik untuk melihat dan mengawasi pembangunan, demi terlaksanannya pembangunan yang berkualitas baik, sesuai spek dan volume,” Ujar Kamaruzaman kepada acehbaru.com. Senin, 6 April 2015

Tapi yang sangat disayangkan terkesan tidak semua oknum di instansi memahami dan mau menerapkannya.

“Kondisi ini kan membuat kita dan masyarakat curiga bahwa dalam pengerjaan proyek ada ‘sesuatu’. Baik Kabid dengan Kontraktor, maupun kontraktor dengan Konsultan Pengawas. Walikota kan tidak mau jikalau ada proyek bermasalah, langsung di PHO (serah terima barang dan pekerjaan), dan penarikan uang 100% dilakukan, padahal proyek tersebut misalnya- masih bermasalah, ini contoh,” Katanya. BACA JUGA : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dan ada buktinya, kata Kamaruzzaman. Saat itu saya ada baca di Koran Serambi, Walikota Langsa Tengku Usman Abdullah menemukan proyek pembangunan jalan rabat beton di Rt 6 Dusun Nelayan Gampong Sungai Pauh Pusaka yang dikerjakan oleh seorang kontraktor. Proyek APBK Kota Langsa 2014 yang baru 3 bulan dikerjakan sudah hancur, dan waktu itu langsung Walikota mengeluarkan statemen “Kontraktor harus bertanggung jawab”.

“Ini salah satu bukti temuan Pak Walikota, dan terbukti dia tidak setuju pembangunan untuk kepentingan masyarakat diselewengkan, saya salut dengan Walikota, itu bukti dia pemimpin yang pro rakyat,”Tambah Geuchik Kamaruzzaman.

Kamaruzzaman bercerita, permintaan RAB dilakukannya dengan cara berkomunikasi dengan Kabid Cipta Karya PU Kota Langsa, lewat jalur cepat Shot Message Servis itu, ia berharap kepada Kepala Bidang Cipta Karya untuk memberikannya satu copyan RAB proyek tersebut. Atau ada arahan lain. Namun saat itu justru bukan persoalan substansial yang ditanggapi, tetapi Kabid Cipta Karya justru membalasnya “Tidak ada urusan RAB dengan Pak Geuchik”

Terkait dengan cerita Pak Geuchik, Kabid Cipta Karya Kota Langsa Muharram, ST menafsirkan berbeda dengan keinginan Pak Geuchik. Muharram menganggap permintaan Pak Geuchik suatu yang berlebihan dan bahasa. “jika tidak diberikan, anda dan rekanan bahaya” ditafsirkan sebagai penekanan.

“Dia sms kek gitu, dan Apa urusan saya, kami memberikan RAB? “Rab kan bukan urusan Pak Geuchik” Dan disms dengan bahasa seperti itu. “Coba abg lihat sms itu,” Minta Muharram. Rabu, 8 April 2015 malam. BACA JUGA : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Geuchik Pusong Kamaruzzaman tidak menampik isi smsnya demikian, namun ia tidak bermaksud seperti yang diterjemahkan Muharram. Tapi ia meyakini bahwa yang dimintanya adalah informasi publik, dan jika ditutup-tutupi, berarti suatu yang ‘bahaya’ bagi Dinas dan Rekanan, karena itu sudah melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik. .

“Maksud saya itu, melanggar UU yang telah dibuat oleh negara kan bahaya. Lagian saya selaku Geuchik yang masuk unsur publik dan selaku pejabat publik di Gampong pasti tidak dapat melakukan pengawasan sebagaimana yang selalu diamanahkan oleh Walikota Langsa. Dan amanah UU No. 14 tahun 2008, jika tidak diberikan itu kan bisa digugat serta dapat dilaporkan ke Komisi Informasi Publik Daerah (KPID), karena dianggap telah menutup-nutupi informasi publik,ya begitu maksud saya,”Jelas Kamaruzzaman.

Kamaruzzaman menambahkan dia selaku bawahan Pak Walikota akan selalu mengikuti beliau yang berkomitmen membangun fasilitas kepada masyarakatnya yang sesuai dan bisa dimanfaatkan.

Nah, Kembali ke soal permintaan RAB

Kabid Cipta Karya, Muharram, selain mempersoalkan sms, juga sedikit membantah bila ia disebutkan tertutup dan atas tudingan tidak mau memberikan rencana anggaran belanja (RAB) proyek, karena menurutnya setiap ada proyek yang turun, pihaknya selalu melakukan kunjungan ke lokasi proyek, untuk menjumpai pejabat Gampong guna menjelaskan soal proyek.

“Nanti setelah proyek mau dikerjakan, kami akan datang ke Geuchik dan disana kami sampaikan, “Kami membawa paket ini, pagunya sekian, mana lokasi Pak Geuchik? “Kami sampaikan begitu, bukan cuma untuk Geuchik Pusong tapi untuk semua Geuchik di Kota Langsa, kami buat seperti itu. ,“Jadi ngak ada istilah bahwa kami ngak ada mau ngasih RAB,”Jelas Muharram

Tetapi jikapun Muharram telah menyebutkan “ngak ada istilah bahwa kami ngak ada mau ngasih RAB “, namun pada sisi yang lain ia juga masih mempertanyakan.

“Buat apa kepentingan Geuchik mau ambil RAB? “Kalau mau ambil Rab, saat proyek berjalan nanti sama kontraktor. “Kan bukan urusan Pak Geuchik yang ambil RAB,” Saya pikir buat apa kepentingan Geuchik ambil RAB, kan bukan urusan Pak Geuchik yang ambil RAB,” Ulangnya.

Bahkan Muharram sepertinya masih cukup aneh dengan permintaan Pak Geuchik Pusong ini, katanya, dari 66 orang Geuchik di Kota Langsa hanya Geuchik Pusong yang meminta RAB. “Cuma beliau sendiri yang minta RAB, itu pun lewat SMS.

“Bagaimana kalau diminta dengan cara tertulis,” Tanya reporter

Muharram tidak muluk-muluk, ia mengaku akan memberikan dengan jumlah besar, bila diminta secara tertulis. “Satu kantor, saya kasih, kalau ada kegiatan atau paket di Pusong”

Lagi- lagi rasa penasaran dan ketidaklayakan permintaan Pak Geuchik menjadi tanda tanya besar bagi Muharram.

“Cuma begini ya, kepentingan RAB itu untuk apa Pak Geuchik? Saya bertanya ke beliau. Untuk apa RAB Pak Geuchik? Karena RAB itu kan ber-isikan Gambar, luas.

Apakah beliau juga termasuk bagian dari informasi Publik?”Tanya Muharram.
“Iya”
“Ya itu yang saya tidak tahu,” Aku Muharram.

Selain itu Muharram berharap kedepan bila para Geuchik yang lain ingin mendapatkan dokumen proyek untuk dapat menempuh cara–cara administrasi berupa menyurati secara resmi Dinas terkait.

Terlepas persoalan diatas, Ketua Asosiasi Geuchik Kota Langsa, M Yahya mendukung keterbukaan informasi publik soal pembangunan.

“Keterbukaan informasi tentang pembangunan itu penting, karena Geuchik juga merupakan pengawas di Gampong yang tidak di-SK-kan. Artinya dengan posisi Geuchik wajib mengetahui apapun yang ada di Gampongnya, karena persoalan yang timbul dikemudian hari akibat adanya rekanan yang nakal, Geuchik adalah orang yang pertama dimintai keterangan,” Ujar M. Yahya Ketua Asosiasi Geuchik Kota Langsa.

Sementara Alfian Koordinator Lembaga Anti Korupsi Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) Aceh yang dimintai konfirmasinya terkait keinginan Pak Geuchik dan Jawaban Pak Kabid Cipta Karya Kota Langsa menilai suatu yang sangat wajar seorang Keuchik meminta RAB proyek, atau mengetahui proyek yang dibangun di Gampongnya. Karena itu bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai UU

“Kalau permintaan itu tidak diberikan dan terkesan ditutupi, itu yang patut dicurigai, bahwa ada tujuan lain, dan lebih dicurigai ke hal-hal penyimpangan proyek tersebut,”Katanya kepada acehbaru.com, Rabu 8 April 2015. |IRA|

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.