Header Ads

Ini Dua Perusahaan Filipina yang Bikin Menteri Susi Merasa Lucu

acehbaru.com | Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) yang meminta impor ikan dari Papua Nugini.


Susi menganggap hal ini sebagai sebuah lelucon karena industri perikanan lain justru mendapatkan bahan baku yang cukup banyak pasca aturan larangan transhipment atau bongkar muat di tengah laut. Selama ini praktik transhipment dilakukan di kawasan laut Bitung, banyak ikan tuna asal Indonesia dikirim secara ilegal ke Filipina.


Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung mengungkapkan ada 2 perusahaan asal Filipina yang memiliki UPI di Bitung. Kedua perusahaan ini meminta keran impor ikan asal Papua Nugini dibuka. Mereka meminta impor dibuka selama 6 bulan, masing-masing perusahaan butuh 80-100 ton ikan tuna per hari.


"Terutama yang tuna, yang minta baru 2 yang mengajukan PMA (Penanaman Modal Asing) dua-duanya dari Filipina. Yang satu itu PT RD Pasific, satunya itu PT Sinar Pure Food," ungkap Saut saat ditemui di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Kamis 16 April 2015.


Saut menjelaskan PT RD Pasifik mulai beroperasi tahun 2014 lalu, UPI yang dimiliki perusahaan mempunyai kapasitas terpasang 45.000 ton/tahun. Namun ternyata setelah dilihat, operasional UPI baru mencapai 904 ton atau hanya 2,01% dari utilitas terpasang.


Sementara itu PT Sinar Pure Food juga adalah perusahaan asing. Beroperasi di Bitung tahun 1992, perusahaan mempunyai UPI dengan kapasitas terpasang 33.000 ton/tahun. Setelah dilihat operasionalnya di tahun 2013 mencapai 18.269 ton dan di tahun 2014 14.269 ton atau masing-masing 55,36% dan 43,24% dari total utilisasi UPI.


"Karena bahan bakunya nggak cukup. Memang mereka menerima dari nelayan tetapi tidak sebanding dengan yang diperlukan karena transhipment. Dan kapal itu juga tidak bisa beroperasi sekarang masih dievaluasi dan bahan baku tidak cukup mereka minta impor. Tetapi mereka mengajukan dari Papua Nugini karena merasa lautnya bertetangga," paparnya.


Hingga sekarang KKP belum memberikan izin impor kedua perusahaan tersebut. Alasan yang diberikan kedua perusahaan itu tidak masuk akal sementara UPI-UPI lain yang ada di Bitung tidak ada yang mengajukan rekomendasi impor ikan.


"Kita sekarang sedang mencegah hasil tangkapan dari IUU ke pasar mana saja nggak boleh. Makanya kita nggak mau. UPI yang lain mempunyai mitra dengan nelayan. UPI yang ini bergantung dengan kapal-kapal besar yang Filipina punya. Yang lokal seperti SS Samudera Sentosa itu semuanya mitra nelayan," sebut Saut. | Detik.com |


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.