Header Ads

HTI Langsa : Indonesia Terancam Dibawah Kungkungan Duo Neo

acehbaru.com | Langsa - Hizbur Tahrir Kota Langsa menyebutkan Indonesia terancam berada dalam kungkungan dua Neo-Liberalisme dan Neo-Imperialisme. Penyebabnya, penguasaan ekonomi oleh asing dan lepasnya tanggung jawab negara terhadap rakyat.


Keterancaman tersebut terungkap dalam Halqah Islam dan Peradaban (HIP) DPD II HTI Kota Langsa di Aula Sekretaris Daerah Kota Langsa. Minggu 19 April 2015.


Dadan Akbar, S.Sos.I dalam sambutannya pada pembukaan Halqah Islam dan Peradaban yang mengangkat thema “Indonesia Kita Terancam Neo-Liberalisme dan Neo-Imperialisme”. menyebutkan marakya narkoba, korupsi yang menggurita dilingkungan pemerintahan dan moral generasi yang semakin rusak. “Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran negara dalam ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme,negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh korporat” Ujar Dadan Akbar.


Sementara Dharmawansyah, ST, MT salah seorang pemateri dalam acara tersebut memaparkan sejumlah permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya tentang realita kemiskinan di negeri yang kaya sumber daya alam. menurutnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia hari ini disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat dimana doktrin kapitalisme Neo-liberal mengharuskan pengelolaan migas dan kekayan alam diserahkan kepada swasta sehingga pemerintah kehilangan sumber pemasukan dan hanya menjadi regulator semata.


Selain itu, persoalan sumber daya alam, pemateri yang lain mengungkap persoalan dinamika dunia pendidikan yang semakin dikapitalisasikan. Fakta menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita saat ini turut andil dalam menghasilkan para koruptor serta ’perusak’ negara dan masyarakat. Ini semua adalah skenario global neo-liberal dalam upayanya memporak-porandakan umat Islam.


“Sekulerisme menjadi alat bagi penjajah dengan memisahkan agama dengan kehidupan sehingga kita melihat hari ini ada sekolah umum, jurusan dan khusus agama. Belum lagi kita melihat biaya pendidikan yang mahal dan tidak mampu menjamin akan melahirkan generasi-generasi yang intelektual selain hanya menjadi bibit-bibit koruptor” Sebut Novendri.


Atas berbagai fakta diatas, Ketua DPD II HTI Kota Langsa Iqbal, SHI melihat pemerintahan Jokowi – JK selama periode pemerintahannya memiliki ambisi yang besar untuk memberi peluang seluas-luasnya kepada investor asing untuk membangun sarana infrastruktur di Indonesia. Besarnya pengaruh asing di Indonesia juga tampak dalam berbagai undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang justru menyengsarakan rakyat dan menguntungkan para pemodal asing.


Seperti BPJS, Katanya, sesungguhnya BPJS merupakan bagian dari Konsesus Washington dalam bentuk Program SAP (Structural Adjustment Program) yang diimplemetasikan dalam bentuk LoI antara IMF dan Pemerintahan Indonesia untuk mengatasi krisis.


"Namanya terdengar bagus, Jaminan Sosial Nasional, tetapi isinya ternyata hanya mengatur tentang asuransi sosial yang akan dikelola oleh BPJS. Artinya, itu adalah upaya privatisasi pelayanan sosial khususnya di bidang kesehatan"


Sebagai jalan keluarnya atau solusi yang paripurna adalah dengan kembali kepada Islam, wajib bersatu umat di seluruh dunia dan menerapkan syari’ah dalam seluruh aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, dan pergaulan. | IRV|

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.