Header Ads

Kilas Balik Kantor Dewan Keamanan PBB Gadungan di Aceh (2)

acehbaru.com | Munculnya Aceh Development Committe (A-DEC) yang merekrut sejumlah orang di Aceh telah menguras energi baru masyarakat di Aceh, entah apa maksud yang mendirikan ?


Sementara bagi kebanyakan yang mendaftar toh cuma mengharap pekerjaan dan pendapatan.  namun kemudian karena ketidakjelasan lembaga ini membuat isu meluas kemana-mana, Isu kristenisasi begitu menggemuka di masyarakat. Baca : Dua Pengurus AUDEC Ditangkap


Namun sebelum itu kita coba kilas balik tentang kehadiran beberapa lembaga yang lumayan kesohor pasca perdamaian Aceh, salah satunya pada tahun 2007 dengan kehadiran Kantor Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB).


Baca : Dec, Antara Harapan, Isu agama atau karena kehidupan galau?



Vivanews Melaporkan : Baca juga Kilas Balik Kantor PBB Gadungan Di Aceh
"Kantor PBB" Unit Desa
Mendirikan kantor Dewan Keamanan PBB di Aceh, Nurdin Jalil kini jadi buronan polisi.

VIVAnews—DI Aceh, nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah menjadi rahmat tak terkira. Seusai bencana tsunami lima tahun silam, aneka kantor berkaitan badan dunia itu berdiri di sana. Dari kantor Unicef untuk urusan anak, sampai Unifem yang menjaga hak perempuan.


Orang-orang Aceh begitu akrab dengan simbol PBB. Ribuan rumah, jalan, sampai jamban bantuan berdiri berkat badan dunia itu. Tiap hari mobil berlogo “UN” berseliweran keluar masuk kampung, dan dusun. Di tengah derasnya bantuan dunia, mendadak semua kegiatan pun menjadi “standar PBB”. Pokoknya, apa saja yang berkaitan badan dunia itu, disambut tangan terbuka.


Mungkin itu sebabnya, pada suatu hari tujuh bulan lalu, seorang lelaki mendatangi rumah di lorong Geurutee, Blower, Banda Aceh. Dia mengaku Nurdin Jalil. Si pemilik rumah, sebut saja namanya Maryam, tak curiga ketika Nurdin berniat menyewa lantai dua bangunan miliknya itu. Banyak pekerja lembaga asing dulu tinggal di kawasan itu.


Apalagi, si Nurdin ini punya rencana maha penting: membuka Kantor Dewan Keamanan PBB perwakilan Aceh. “Dia menunjukkan dokumen dari Presiden ke kami. Katanya punya jaringan dekat dengan Presiden SBY dan Sekjen PBB,” ujar Maryam.


Lalu berdirilah “kantor” yang di New York sana sangat disegani itu. Agar kian mantap, satu pos jaga warna biru langit, persis warna standar PBB, dibangun di pintu pekarangan. Satu papan nama ditempel di kiri atas bangunan itu lengkap dengan logo PBB. Di bawah lingkaran tertulis: “Kantor Dewan Keamanan PBB, Negara Organisasi Keamanan PM, Koperasi KSU Tani Bersama”.


Koperasi tani? Maryam pernah mengernyitkan dahi. Aneh pikirnya, kantor PBB kok urusannya seperti koperasi unit desa. Lebih kacau lagi, “Katanya bisa ngurus orang masuk pegawai negeri segala,” ujar Maryam.


Tapi dia tak begitu peduli. Apalagi, Nurdin dan rekan-rekannya juga mengaku bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka cuma menyewa lantai dua, sedangkan lantai satu disewakan Maryam kepada orang lain untuk rumah tinggal.


Sejak saat itu, rumah ramai dikunjungi orang. Menurut warga setempat, saban hari ada puluhan orang datang untuk bermacam urusan dengan “Dewan Keamanan PBB” itu. Lewat kantor itu rupanya urusan lebih mudah dan murah. “Masuk PNS kan bisa habis sampai Rp 60 juta. Tapi lewat mereka Rp 1,5 juta saja,” ujar Maryam.


Tapi, Nurdin tak bisa lama berkipas-kipas di kantor dahsyat itu. Polisi menggeledah isi rumah Minggu 25 April 2010 kemarin. Sejumlah dokumen dan komputer disita. Papan nama mendadak diturunkan. Nurdin, kata polisi, telah mencatut nama badan dunia untuk menipu.


Rupanya, seperti dicatat pada dokumen hasil geledahan itu, ada 800 orang akan diluluskan jadi PNS.


“Kita belum tahu seberapa banyak uang yang sudah mereka terima dari para korban,” kata Kepala Bidang Reserse dan Kriminal Polda Aceh, Kombes Esa Permadi kepada VIVAnews, Senin 26 april 2010.


Permadi mengatakan, utusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengklarifikasi rumah yang digunakan Nurdin dkk bukan kantor Dewan Keamanan PBB di Aceh. “Nama PBB tercemar karena ulah tersangka. Makanya kita minta perwakilan PBB di Aceh menjadi saksi dalam kasus ini,” Permadi menambahkan.


Tapi polisi hanya berhasil menciduk Marzuki Abdullah, 36 tahun. Warga Aceh Utara itu mengaku Wakil Ketua Dewan Keamanan-PBB Aceh. Akan halnya Nurdin, dia keburu kabur, dan kini jadi buronan aparat. Yang pasti, Nurdin tak mungkin cari perlindungan ke Markas Besar PBB di New York sana.


Serambi Indonesia melaporkan :
Staf DK-PBB Gadungan Kosongkan Kantor
* Markas Blower Lengang


BIREUEN - Sebuah rumah permanen di kawasan Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen yang disebut-sebut pernah digunakan sebagai Kantor Perwakilan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Wilayah Bireuen, sejak Selasa (27/4) sudah tak beraktivitas. Kondisi serupa juga terlihat di Kantor DK PBB ilegal, Kelurahan Sukaramai (Blower), Banda Aceh. Menurut informasi yang diperoleh Serambi, hingga Senin (26/4)


Masih terlihat kesibukan di sebuah rumah permanen kawasan Cot Bada Barat. Rumah milik seorang warga setempat dikontrakkan untuk kantor yang dipimpin oleh seseorang yang berinisial Tgk Syi (48) asal Samalanga. Tak ada yang tahu persis kantor apa itu, namun ada sumber yang menyebutkan sebagai kantor perwakilan DK-PBB Wilayah Bireuen.


“Menurut kabar yang berkembang, Tgk Syi itu disebut-sebut utusan dan anggota PBB. Sekarang dia sedang dicari-cari oleh pihak Polres Bireuen,” ujar seorang sumber. Rumah tersebut sebelumnya dikontrakkan untuk sebuah LSM lokal. Sejak sebulan lalu atau sepeninggal LSM tersebut, tiba-tiba rumah itu terlihat sering dikunjungi banyak orang. Sehari-harinya banyak sepeda motor yang pakir di halaman rumah.


Pada Senin (26/4), mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, orang-orang di kantor itu masih melakukan pendataan bagi anak korban konflik dan pegawai honorer untuk menjadi PNS. Untuk anak korban konflik akan diberikan bantuan langsung dari PBB sebesar Rp 5 juta per KK sedangkan bagi pegawai honorer yang akan diangkat sebagai PNS diminta biaya pengurusan Rp 1,5 juta per orang.


Informasi lain menyebutkan, ada juga orang-orang yang mengaku sebagai orang suruhan staf PBB bekerja mengumpulkan KTP warga di Kecamatan Simpang Mamplam dan Samalanga. Warga yang dikumpulkan KTP diiming-iming bakal mendapatkan bantuan untuk sektor pertanian dan juga peternakan.


Kapolres Bireuen, AKBP T Saladin SH melalui Kasat Intelkam AKP Prasetyo Nugroho yang ditanyai Serambi, Selasa (27/4) mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan tentang dugaan beroperasinya Kantor Perwakilan DK-PBB ilegal di Bireuen.


“Tim kami sedang bertugas, mohon sabar. Kami masih menyelidiki,” ujarnya singkat. Hingga kemarin Serambi belum mendapat konfirmasi dari Tgk Syi yang disebut-sebut sebagai pimpinan di kantor Cot Bada Barat. Tgk Syi belum diketahui keberadaannya, namun ada yang menyebut sudah ke Banda Aceh untuk suatu urusan.


Sebelumnya, Minggu 21 Februari 2010, enam orang yang diduga calo CPNS yang membawa-bawa nama PBB pernah dimintai keterangan oleh aparat Polres Bireuen. Saat itu, mereka mengaku dari lembaga bernama Polisi Militer Dewan Keamanan (PMDK)/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beralamat kantor di Jalan Geurutee Nomor 10 Blower, Banda Aceh, dengan ketuanya bernama Prof Dr Nurdin Jalil SE, bertempat tinggal di Jakarta.


Mereka juga mengatasnamakan lembaga kabinet Indonesia bersatu dengan menyebarkan selebaran berlambang burung garuda. Markas Blower lengang Di Banda Aceh, aktivitas di rumah berlantai dua di Jalan Geurutee Nomor 10, Sukaramai (Blower), Kecamatan Baiturrahman, yang pernah dijadikan sebagai Kantor DK-PBB oleh tersangka MTGT Nurdin Jalil SE SHO dan kroninya tampak lengang.


Kondisi tersebut berbeda dengan sebelum aktivitasnya digerebek polisi, Minggu (25/4). Suasana lengang hanya terlihat di lantai II rumah tersebut yang dijadikan sebagai Kantor DK-PBB ilegal. Garis polisi (police line) masih terpasang. Sedangkan aktivitas di lantai satu yang ditempati pemilik rumah tetap berjalan seperti biasa. “Kalau sebelumnya selalu ramai, tetapi hari ini sepi. Tak ada lagi aktivitas apa-apa di tempat itu,” kata seorang warga yang ditemui Serambi di sebuah warung yang tak jauh dari Kantor DK-PBB ilegal tersebut.


Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan, Kantor DK-PBB yang beroperasi diam-diam di Sukaramai (Blower), Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, ilegal. Sebab, PBB memang tidak pernah membuka kantor perwakilan Dewan Keamanannya di Aceh. Pimpinan puncak kantor “DK-PBB gadungan” itu ditengarai Irwandi sebagai orang stres (Irwandi malah menyebutnya pungo -red).


Di sisi lain, ia menyayangkan mengapa banyak orang waras justru terpengaruh ikut memasang badge dan topi yang berlambangkan DK-PBB di kantor itu. “Ketika saya datang bersama rombongan, termasuk perwira dari Polda Aceh ke kantor itu, terlihat di pos ada satpam dengan gayanya sang-sang ka beutoi that,” kata Irwandi dalam pidatonya di depan ratusan warga Nisam, Aceh Utara, Minggu (25/4).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.