Header Ads

Yayasan HAKA dan Sheep Indonesia Bedah SK Menhut No.865

acehbaru.com | Aceh Tamiang- Keluarnya SK Mentri Kehutanan No. 865/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan dan koservasi perairan di Propinsi Aceh hingga saat ini masih menimbulkan tanda tanya.Sabtu, 21 Februari 2015


Dalam diskusi publik yang digelar Yayasan Sheep Indonesia bersamaY ayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) di Aula kantor Buapti Aceh Tamiang pada, Jumat, 20 Februari 2015. Ancaman akibat SK tersebut t 286.226 jiwapenduduk Aceh Tamiang dan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang diambang kehancuran


Yauasan Sheep menyebutkan selain hilangnya hutan lindung juga menemukan sejumlah persoalan didalam masyarakat disekitar hutan pada 9 desa yang didampingi di wilayah Aceh Tamiang, yaitu konflik pertanahan antara perusahaan dan masyarakat karena perebutan lahan, konflik masalah tapal batas desa.


Di beberapa desa terjadi penjualan dan penguasaan lahan untuk pembukaan perkebunan baru yang melibatkan oknum dan beberapa orang yang dianggap tokoh masyarakat yang hanya diputuskan sepihak oleh oknum pemerintah Desa. "Kondisi ini sangat apabila penyusunan tataruang tidak memperhatikan status kepemilikan lahan masyarakat," Ujar Heri Sasmito dari Sheep Indonesia


Sementara Tezar Fahlevi dari yayasan HAKA mengungkapkan hasil monitoring HAKA tahun 2013-2014 ditemukan laju kerusakan hutan Aceh Tamiang semakin parah. Hal tersebut dilakukan para perambah hutan dan pelaku illegal logging. " 235 kasus illegal logging, 318 kasus perambahan dengan luas hutan mencapai 3.343 hektar. 14 ruas pembangunan jalan di dalam kawasan hutan yang kelak digunakan untuk merusak hutan," Sebut Tezar


atas dasar kondisi tersebut, dalam diskusi tersebut sejumlah peserta sepakat tindakan menghentikan kegiatan illegal dan menghentikan perizinan sektor kehutanan,pertambangan dan konversi lahan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Aceh Tamiang. | IRA|

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.