Header Ads

MIFEE Di Marauke Kelanjutan Program Pangan SBY ke Jokowi

Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dimaksudkan membangun ketahanan pangan dan energi. Tapi pelaksanaannya lebih fokus pada komoditas nonpangan berbasis ekspor dan menyingkirkan masyarakat lokal.


Jakarta – Pertumbuhan penduduk Indonesia hingga 2020 mendatang diperkirakan mencapai 271,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan yang cukup besar dan berkualitas.

Untuk memenuhi ketersediaan pangan ini, pemerintah berencana menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Proyek kontroversial Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) menjadi salah satu andalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Papua dikatakan punya potensi dan keunggulan dalam hal ketahanan pangan. Jenis komoditas yang dapat dikembangkan di Bumi Cendrawasih antara lain, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan (mangga, jeruk, pisang).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2013, produksi tanaman pangan di Papua terdiri dari produksi jagung sebesar 9.107 ton dari luas panen 4.255 hektare. Lalu, produksi padi mencapai 199.362 ton dari luas panen 58.634 hektare. Sedangkan produksi kedelai mencapai 5.219 ton dari luas panen sebesar 4.367 hektare.

Komoditas lainnya terkait pangan adalah kacang tanah yang produksinya mencapai 2.693 ton dari luas panen sebesar 2.551 hektare. Diikuti produksi sagu sebesar 7.319 ton dari luas panen 7.608 hektare, serta produksi ubi jalar mencapai 455.742 ton dari luas panen 34.100 hektare.

Sementara, produksi ubi kayu mencapai 51.120 ton dari luas panen 4.253 hektare. Sedangkan untuk peternakan besar di Papua, jumlah populasi terbesar adalah babi, sapi potong, dan kambing.

Pengembangan komoditas pangan akan dikaitkan dengan proyek kerja sama pemerintah dan perusahaan MIFEE. Proyek yang digagas Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008, dilanjutkan dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan oleh Joko Widodo. Dalam RPJMN pemerintahan Jokowi-JK disebutkan, pengembangan MIFEE dialokasikan seluas 1,2 juta hektare yang dibagi dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP).

Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan terdiri dari Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk jangka menengah (2015-2019) diarahkan pada terbangunnya KSPP pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji.

Sedangkan untuk jangka panjang (2020 – 2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Sementara konektivitas kawasan MIFEE di Merauke dan sekitarnya meliputi Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel.

Yayasan Pusaka juga mencatat, desain besar peta investasi menunjukkan bahwa proyek MIFEE lebih fokus pada komoditas nonpangan berbasis ekspor. Di antaranya tebu, karet, dan kelapa sawit.

Sebanyak 20 perusahaan berencana berinvetasi tanaman tebu dengan luas lahan 762 ribu hektare. Diikuti 6 perusahaan hutan tanaman dengan luas lahan 626 ribu hektare.

Lalu, 10 perusahaan kelapa sawit dengan lahan seluas 389 ribu hektare serta lima perusahaan yang siap berinvestasi pada tanaman pangan padi, ubi kayu, jagung, dan kacang dengan luas lahan 79 ribu hektare.
“Proyek ini akan menyingkirkan dan memaksa perubahan corak produksi pangan lokal,” kata Franky.
Kritik yang sama juga dilontarkan Serikat Petani Indonesia (SPI). Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, orientasi pertanian mesti diubah dari kepentingan ekspor ke kepentingan nasional.

“Pemerintah perlu mendorong hasil pertanian ke tanaman pangan kebutuhan nasional, seperti padi, jagung, kacang kedelai, peternakan, sayuran dan buah-buahan,” katanya, Kamis, 22 Januari 2015.

Menurut Henry, program Jokowi-JK meneruskan lumbung pangan nasional era SBY di Papua lewat proyek MIFEE perlu dikaji ulang. Sebab, proyek yang digadang-gadang bisa mengurangi impor pangan hingga Rp 4,7 triliun pada 2020 belum tentu menguntungkan masyarakat sekitar.

“Jangan mengartikan kedaulatan pangan itu seperti biasanya, mencetak sawah yang tujuannya untuk ekspor ke luar negeri. Itu tidak realistis. Tapi diutamakan untuk kebutuhan orang-orang Papua dan sekitarnya saja. Kalau sudah berlebih, barulah didistribusikan ke daerah lain di sekitarnya,” tutup Henry. (Varia.co.id)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.