Header Ads

Kota Langsa di Usia Remaja

acehbaru.com - Dipagi hari yang sejuk diiringi dengan rintikan hujan gerimis serta angin spoi-spoi, tepatnya Jum’at, 17 Oktober 2014 merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Kota Langsa dan sekitarnya.


“Hari ini usia pemerintahan Kota Langsa memasuki tahun yang ke-13 sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 17 Oktober 2001, Pemerintah Kota Langsa diresmikan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, tentang pembentukan Pemerintahan Kota Langsa. Jumat 17 Oktober 2014


Hal tersebut mencerminkan bahwa Kota Langsa yang kita cintai ini masih dalam katagori remaja, jika diibaratkan dengan usia manusia,”Demikian disampaikan Walikota Langsa, Tgk Usman Abdullah, SE saat berlangsungnya upacara HUT ke 13 tahun 2014 yang terpusat dilapangan Merdeka Kota Langsa.


Dikatakannya, masa remaja adalah masa transisi menuju ke jenjang dewasa, sehingga tak jarang terjadi gejolak dalam proses menentukan identitas diri. Demikian juga halnya dengan Kota Langsa yang saat ini sedang membenah diri untuk melakukan perubahan menuju terwujudnya Kota Langsa yang maju, berperadaban dan islami, tentunya banyak hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi,” Ujar Walikota.


Lebih jauh Walikota menguraikan, kami selaku pimpinan daerah tentunya sangat merasakan hambatan-hambatan yang paling dominan terkait kesadaran, rasa memiliki, kepedulian warga terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan kota.


Untuk mencapai tujuan kearah itu, kita telah mengistruksikan kepada seluruh jajaran terkait, agar bekerja keras guna dapat meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir orang.


Contoh yang paling sederhana lanjut Walikota, membuang sampah sembarangan, termasuk diparit, dibahu jalan, menebangi tanaman perindang jalan tanpa izin dan pencurian tanaman hias di taman-taman pinggiran jalan.


Upaya mengatasi hambatan tersebut, pemerintah Kota Langsa telah membuat berbagai terobosan seperti menggalakkan budaya gotong royong yang melibatkan seluruh PNS dan masyarakat.


Ditambah lagi dengan lomba Gampong bersih, memberikan bantuan becak sampah untuk pengelolaan sampah berbasis komunitas, penyediaan bibit tanaman serta sosialisasi budaya hidup bersih dan sehat ke Gampong- Gampong maupun di Sekolah- Sekolah.


Selain hambatan dari dalam, kita juga menghadapi tantangan dari luar berupa persepsi masyarakat luar Aceh, menganggap Aceh tertutup dan tidak ramah terhadap investor, sehingga kunjungan wisatawan luar maupun penanaman modal di Aceh, khususnya di Langsa, masih sangat rendah.


Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, karena tidak ada investasi yang mampu menyerap tenaga kerja sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Walikota.


Tantangan berikutnya adalah masih adanya berbagai kebijakan pemerintah pusat yang menghambat fungsionalisasi dan optimalisasi pelabuhan Kuala Langsa.


Walikota menambahkan,” kami berkeyakinan jika pelabuhan Kuala Langsa mendapatkan kesempatan yang sama seperti halnya pelabuhan Krueng Geukuh, pelabuhan Belawan, pelabuhan Tanjung Priuk, pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan Soekarno Hatta di Makasar, maka pelabuhan Kuala Langsa akan hidup seperti pelabuhan-pelabuhan lainnya.


Dijelaskannya, seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, dimana Presiden terpilih telah menawarkan visi Indonesia sebagai poros Maritim dunia dan menjadikan laut sebagai jalan Tol dalam sistem logistik nasional, Maka muncul kembali harapan untuk hidup dengan berkembangnya pelabuhan Kuala Langsa. Mudah-mudahan tidak ada lagi kebijakan yang diskriminatif demi terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.


Dalam hal keamanan, saat ini kita juga sedang dihadapkan pada menguatnya radikalisme teroganisir yang terwujud dalam kelompok teroris Trans Nasional, seperti NIIS telah mampu merekrut pengikut dari Indonesia.


Selain itu, lambatnya implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan perdamaian di Aceh.


Disatu sisi, membutuhkan waktu untuk mendesain dan program mengimplementasikannya, namun disisi lain mantan kombatan, korban konflik, dan kaum Dhuafa sangat mengharapkan kebijakan yang kongkrit serta cepat untuk mengentaskan problem kesejahteraan mereka,” papar Walikota. | JIM |



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.