Header Ads

Isu AUDEC, Pemkab Aceh Utara: Seharusnya Lembaga Resmi Mengurus Izin

acehbaru.com | Aceh Utara – Menanggapi laporan keresahan masyarakat di beberapa kecamatan tentang isu AUDEC (Aceh Utara Development Committee), Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Kabag Humas Setdakab Drs Amir Hamzah akhirnya angkat bicara.

Dalam siaran pers yang diterima acehbaru.com, Jumat 20 Februari 2015, Amir Hamzah menyayangkan munculnya AUDEC tanpa disertai dengan laporan resmi dan koordinasi dengan institusi terkait di tingkat kabupaten.

“Seharusnya sebuah lembaga yang resmi itu terlebih dulu mengurus izin untuk bisa beroperasi di wilayah hukum tertentu. Apalagi jika mereka merekrut anggotanya dari kalangan masyarakat setempat,” kata Amir Hamzah.

Ia menegaskan, tidak menyalahkan sebuah lembaga atau institusi yang lahir di tengah-tengah masyarakat, apalagi untuk tujuan kemanusian, sah-sah saja dan dibenarkan dalam aturan. Tapi harus ada koordinasi dengan institusi terkait.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengtakan, hal itu perlu dilakukan agar legalitas kegiatan sebuah lembaga itu menjadi jelas. Dengan demikian tidak perlu timbul keresahan dan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat.

“Jika sebuah lembaga sudah tercatat secara resmi, maka legalitas kegiatan dan operasionalnya menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengurusnya menjadi jelas, tujuan dan misinya juga tidak perlu sampai meresahkan masyarakat,” jelasnya.

“Apalagi pada kops surat lembaga itu tertulis sebagai Panitia Pembangunan Kabupaten Aceh Utara (Kabupaten Aceh Utara Development Committee) dan merekrut anggotanya di kampung-kampung di Aceh Utara dengan iming-iming akan diberikan gaji,” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Utara juga meminta masyarakat agar berhati-hati terhadap munculnya lembaga baru dan merekrut anggotanya secara bebas di kampung-kampung.

“Hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang mau menjadi anggota lembaga itu diimingi-imingi akan memperoleh gaji sampai jutaan rupiah tanpa harus bekerja. Secara logika hal ini tidak mungkin, sebab itu kita himbau agar masyarakat berhati-hati,” tandas Amir Hamzah.

“Kami minta masyarakat yang resah dengan munculnya AUDEC agar melaporkan ke pihak Muspika di setiap kecamatan,” ujarnya.
Dikatakan, bagi masyarakat Aceh yang berlaku syariat Islam dan belum lama terbebas oleh konflik, sangat sensitif dengan isu-isu sosial keagamaan. Oleh karena itu, dia meminta setiap lembaga yang ingin beroperasi di Aceh Utara agar dapat berkoordinasi dengan institusi resmi di daerah itu.

“Kita tak ingin muncul kerasahan di tengah masyarakat, apalagi jika kemudian timbul gejolak yang tidak kita inginkan,” harap Amir Hamzah. | AMI |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.