Header Ads

Gara-Gara Putusan Hakim Sarpin di Era Revolusi Mental, Dosen Hukum Bingung Beri Kuliah

acehbaru.com | Kediri – Semua orang mengetahui bahwa negara kita adalah negara hukum. Namun kondisi hukum pada proses gugatan praperadilan  atas penetapan tersangka Budi Gunawan membuat dosen Hukum Universitas Islam Kediri (Uniska) bingung mengajar dikelas.



Diberitakan TEMPO.CO, dosen itu adalah Nurbaedah, ia  menggelengkan kepalanya berkali-kali. Setelah menyaksikan siaran langsung sidang putusan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Budi Gunawan di televisi, dosen Universitas Islam Kediri (Uniska) ini mengaku bingung bagaimana mengajar di kelas.

Dia khawatir mahasiswa akan memberondongnya dengan pertanyaan kenapa teori yang selama ini diajarkan kepada mereka tak sesuai dengan kenyataan. “Bagaimana saya menjelaskan fenomena ini ke mahasiswa?” katanya ketika ditemui Tempo di kampus pascasarjana Uniska, Senin, 16 Februari 2015.

Nur, sapaannya, terkejut bukan kepalang ketika hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat keputusan kontroversial yang menabrak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut dosen bergelar doktor ini, KUHAP sudah dengan tegas dan terang mengatur tentang ketentuan praperadilan.

Pasal 77a KUHAP, dia menerangkan, menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah-tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya.



Adapun pada huruf b pasal itu dijelaskan, pengadilan juga berwenang memutus sah-tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan peradilan.

Ketentuan tersebut jelas tidak memasukkan penetapan tersangka sebagai obyek yang bisa digugat ke sidang praperadilan. Karena itu, sejak awal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menolak gugatan Budi Gunawan. “Jelas penetapan tersangka tak masuk dalam obyek praperadilan,” katanya.

Kekhawatiran Nur tak berlebihan. Fauzul, seorang mahasiswa Nur, mengalami kebingungan yang sama dengan dosennya itu. Awalnya dia meyakini pengadilan akan menolak gugatan tersebut karena jelas-jelas menyalahi ketentuan KUHAP. “Ternyata teori dengan praktek di lapangan jauh berbeda,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas penetapan status tersangka terhadapnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi diduga terlibat tindak pidana korupsi atas kepemilikan rekening gendut. Penetapan status tersangka ini dilakukan menjelang pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.

Atas putusan tersebut, hakim Sarpin menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK tak sah. Salah satu alasannya, ketika kasus yang membelit Budi terjadi, calon tunggal Kapolri itu dianggap sebagai bukan penyelenggara negara. | IRA | Sumber TEMPO.CO|

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.