Header Ads

Dinas Kelautan dan Perikanan Abdya Targetkan PAD Rp2 Milyar

acehbaru.com | Aceh Barat Daya - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2 milyar pada 2015. PAD tersebut ditargetkan berasal dari sektor perikanan tangkap, jasa penggunaan aset dan sumber lainnya. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Aceh Barat Daya, Zal Sufran dalam siaran pers yang diterima acehbaru.com, Selasa 17 Februari 2015.


Kepala DKP Aceh Barat Daya Muslim Hasan optimis target itu tercapai karena tahun lalu PAD melampaui target sekitar 125 persen. “Insya Allah, Kita upayakan tahun ini bisa terjadi hal serupa bahkan melebihi,” ujarnya, Senin 16 Februari 2015.


Untuk membantu pencapaian itu, DKP Aceh Barat Daya pada 2015 melakukan beberapa program prioritas. Di antaranya di bidang perikanan tangkap menuntaskan pembangunan break water (tanggul pemecah ombak) Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujong Serangga, Susoh, dengan dana tersedia Rp7 miliar dari otonomi khusus. Selain itu, pengerukan muara Tempat Pendaratan Ikan Lhok Pawoh, Manggeng.


“Dinas juga akan meng-upgrade kapal penangkap ikan milik nelayan seperti robin dengan alat tangkap yang lebih besar. Supaya wilayah tangkapan lebih luas dan pendapatan nelayan bertambah,” ujar Muslim.


Kapal nelayan juga akan dibekali peralatan navigasi dan komunikasi nelayan seperti GPS (Global Positioning System). “Kita juga akan menegakkan aturan seperti Permen KP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) Nomor 2 tentang penggunaan pukat trawls,” ujar Muslim. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 melarang penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan khususnya di daerah pesisir. Di Aceh Barat Daya, tambah Muslim, tidak ada nelayan yang menggunakan trawls, hanya pukat tarik.


Sementara di bidang budidaya, dinas terus mengoptimalkan Balai Benih Ikanair tawar di Krueng Batee dan Unit Pembenihan Budidaya Air Payau (UPBAP) di Lama Muda serta peningkatan kapasitas pengelola, tenaga teknis dan laboran. Kedua balai ini, kata Muslim, diharapkan bisa terus menghasilkan bibit ikan payau dan ikan air tawar secara kualitas dan kuantitas sehingga ada kesinambungan produksi oleh petani kolam.


DKP juga akan meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral seperti Badan Pelaksana Penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan maupun petani kolam dan tambak. “Dinas juga akan memverifikasi kelompok-kelompok budidaya agar tidak tumpang tindih keanggotaannya,” ujar Muslim.


Baru-baru ini, DKP Aceh Barat Daya juga menyerahkan sarana untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) air tawar dalam rangka peningkatan perikanan budidaya. Dua paket peralatan itu diterima UPR Rizky Mina Sikabu di Desa Padang Sikabuh, Kuala Batee, dan UPR Sumber Lele di Desa Kuta Tinggi, Blangpidie.


Penyerahan sarana dilakukan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Aceh Barat Daya M Nafis A. Manaf mewakili Bupati Jufri Hasanuddin. Hadir pada penyerahan tersebut Kepala DKP Aceh Barat Daya Muslim, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Zal Sufran dan Kepala Bidang Perikanan DKP Aceh Barat Daya Irma Ika Susanti.


Menurut M Nafis, penyerahan sarana itu sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 557 Tahun 2014. Keputusan ini memuat tentang penetapan para penerima bantuan di bidang perikanan seperti rumpon laut dalam, jaring, life jaket, kapal penangkap ikan, pukat darat lengkap perahu, dan sebagainya.


Kepala Bidang Perikanan DKP Aceh Barat Daya Irma Ika Susanti menjelaskan, sarana UPR yang diserahkan di antaranya wadah pembenihan, peralatan pembenihan, peralatan panen, bak bulat, dan pompa air.


Tujuan diberikannya sarana itu, kata dia, agar UPR bisa mandiri dan memotivasi mereka menghasilkan benih secara terus menerus. “Sarana yang diberikan ini tidak boleh diperjualbelikan. UPR juga diwajibkan membuat laporan bulanan secara berkala sebagai laporan kepada dinas. DKP akan mengevaluasi dan melakukan pembinaan untuk mereka,” ujar Irma.


Selama ini, kata Irma, kedua UPR itu menjual benih ikan seperti Nila, Patin, Mas, dan Kerling. Setiap UPR berisi 12 orang pembudidaya. Dinas juga akan mengupayakan setiap kecamatan di Aceh Barat Daya memiliki UPR. Selain itu, kata Irma, perlunya sertifikasi UPR agar benih yang dihasilkan terbebas dari patogen (penyakit). | RILIS |



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.