Header Ads

Kisah Perusahaan Daerah, Terkesan Jadi Perusahaan ‘Olah-Olah’

acehbaru.com -Perusahaan Daerah Lhokseumawe terdengar muncul pada tahun 2012 lalu. Sejak pengusulan modal pertama 10 Milyar sudah dipertanyakan Dewan. Selain belum terbentuk managemen, blu prin bisnispun masih belum jelas.



Namun buru-buru dan ingin segera dicairkan dana untuk perusahaan milik darah itu terlihat sejak awal. Sekdako Lhokseumawe yang saat itu dijabat oleh Dasni Yuzar . “Untuk manajemen, akan disusun. Terpenting sekarang ini soal modalnya dulu. Nanti, PDPKL itu juga menggaet perusahaan lain yang bekerjasama dengan mereka. Sehingga, modalnya kuat dan bisa bekerja plus menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Lhokseumawe,” Terang Dasni Jumat 19 Oktober 2012 lalu



Katanya, perusahaan itu nantinya bergerak dibidang jasa pariwisata dan industri di Kota Lhokseumawe. “Jadi, penyertaan modalnya cukup sekali saja. Selebihnya, perusahaan daerah bekerja sendiri, dan menghasilkan laba untuk daerah,” ujar Dasni.



Untuk memayungi PDPL Pemko mengeluarkan Azas legalitasnya, di atur dalam qanun daerah Qanun Kota Lhokseumawe Nomor: 08 Tahun 2009.



Mencakup bidang konstruksi, pembangunan perumahan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan., PDPL juga dapat melakukan usaha seperti pertambangan dan perindustrian, perdagangan umum dan jasa. Bahkan perusahaan ini juga bisa melakukan usaha ekspor impor, pariwisata serta bidang usaha lainnya yang diperkenankan undang-undang.



Nah, berdasarkan, modal dasar PDPL diketahui Rp10 miliar yang diberikan dalam sekali pencairan. Namun, pada 14 Februari 2013, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor: 72, tentang Penetapan Dana Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe pada PDPL.
Namun apa yang terjadi hari ini? Dasni Yuzar sebagai orang pertama memberikan keterangan tentang PDPL diawal sedang menghadapi kasus hukum dugaan Korupsi dana Yayasan Cakradonya yang dirikannya.



Sementara Dua petinggi perusahaan daerah yang mimpinya akan menjadi perusahaan yang menghasilkan pendapatan asli daerah tetapi justru kemudian bukannya melahirkan pendapatan untuk Kota Lhokseumawe, tetapi modal yang dikucurkan diduga lenyap hingga kemudian sejumlah orang dianggap harus bertanggung jawab atas tidak jelas penggunaan uang daerah tersebut.



Setidaknya pada Kamis 15 Januari 2015 Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe memeriksa dua petinggi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL). Mereka yang diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana investasi Rp 5 miliar yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2013. Mereka berinisial adalah ZF dan MF, Sekretaris dan Direktur Umum pada PDPL.



Dirilis Serambi, Kasi Pidana Khusus, Yusnar Yusuf SH memebnarkan pemeriksaan tersebut, kedua tersangka diperiksa terkait dugaan korupsi PDPL, mereka adalah ZF dan MF.



Menurutnya sebelumnya kedua tersangka sudah kita periksa dua kali, tapi hanya sebagai saksi. Pemeriksaan tahap kedua sebagai saksi untuk dua tersangka lain. Menurutnya, keterangan kedua tersangka untuk sementara sudah mencukupi. Namun, jika penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan lagi dari mereka sebagai saksi dan tersangka, tentu akan dipanggil kembali. “Penyidik berpendapat untuk sementara mereka tak ditahan, karena cukup kooperatif,” katanya.



Ditanya apakah sudah ada penetapan tersangka baru dalam kasus itu, Yusnar menyatakan, kemungkinan besar masih ada. Sebab, menurutnya, penyidik masih mengembangkan kasus itu dan dalam waktu dekat akan memanggil dua tersangka yang berstatus sebagai anggota DPRA untuk diperiksa sebagai tersangka.
“Izin pemeriksaan dari Menteri Dalam Negeri untuk kedua tersangka yang berstatus anggota DPRA memang belum turun. Tapi, sesuai UUPA bila sudah melewati 60 hari permintaan izin belum turun, penyidik sudah dapat memeriksanya,” kata Yusnar.



IIIPDPL-Lhokseumawe



Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh melansir laporan soal ini, menurut Tabloi berita itu kisah ini berawal setelah ditetapkanlah dana investasi Pemko Lhokseumawe pada PDPL Tahun Anggaran 2013, Rp 5 miliar. Selanjutnya, diatur pencairan dana penyertaan modal, dilakukan secara bertahap per triwulan. Lalu, pencairan dana triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila telah ada pertanggungjawaban administrasi keuangan triwulan sebelumnya.



Mekanisme penyertaan modal kepada PDPL yang semula dilakukan secara triwulan, kemudian berubah menjadi dua tahap. Hal ini dikarenakan adanya permintaan Direktur Utama PDPL kepada Walikota Lhokseumawe, untuk menarik dana sekaligus, Rp 3.7 miliar lebih.



Atas dasar permohonan tersebut, maka Keputusan Walikota Nomor: 72 Tahun 2013 tadi diubah dengan Keputusan Walikota Nomor: 431 Tahun 2013, pada 24 Mei 2013. Seiring dengan berubahnya ketentuan pencairan dana penyertaan modal yang awalnya dilakukan per triwulan menjadi dua tahap.



Masalah kemudian muncul dan mulai terlihat saat penyertaan modal tahap II, Rp 3.7 miliar lebih. Dana ini, menurut hasil temuan BPK-RI Perwakilan Aceh dicairkan sebelum dilakukan pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana penyertaan modal tahap I, yakni pada 23 Mei 2013. Hasilnya? Ternyata, PPKD menolak LPJ tahap I.



Alasannya, LPJ tahap I PDPL yang diserahkan bulan Mei 2013, belum memenuhi syarat dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena gaji karyawan tidak disertai dengan ketetapan atau keputusan yang memuat nama dan besaran gaji serta tunjangan yang menjadi dasar pembayaran gaji.



Selain itu, alasan penolakan juga dikarenakan biaya pra operasional untuk sewa serta surat perjanjian sewa-menyewa tidak lengkap. Bahkan terdapat pembayaran biaya operasional untuk listrik tahun 2012 serta biaya pendidikan, perjalanan dinas, biaya maintenance (perawatan) yang dinilai tidak lengkap dan tak jelas penggunaannya.



Lalu, ada juga biaya inventaris kantor yang disebut-sebut tidak sama antara jumlah yang dicairkan dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Terakhir, biaya penyertaan modal kepada unit usaha percetakan dan ATK belum ada pertanggungjawaban. Bahkan menurut temuan tadi, pembuatan anak perusahaan PDPL tidak disertai dengan pembentukan anak perusahaan.



Disebutkan juga, PDPL memberikan pinjaman kepada karyawan, direktur dan pihak ketiga dengan total pinjaman per 31 Desember 2013, Rp. 319.041.000. Pada Neraca PDPL per 31 Desember 2013, PDPL menyajikan piutang usaha sebesar Rp. 319.041.000, yang merupakan pinjaman kepada direktur, Rp. 128.500.000, dan kepada pihak ketiga sebesar Rp.183.000.000.



Lantas siapa saja yang meminjam dana perusahaan daerah ini? Berdasarkan data yang diperoleh MODUS ACEH, terdapat nama pihak ketiga. Sebut saja nama Dasni Yuzar, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, dia meminjam uang Rp 150 juta pada 4 Maret 2013 dan hingga per 31 Desember 2013, uang pinjaman tersebut belum dilunasi Dasni Yuzar.



Selain itu ada juga MAK. Dari data ini M.AK meminjam dana PDPL diambil pada 10 Mei 2013, Rp 3 juta. Lalu, ada juga pinjaman M Ali pada 25 November 2013, Rp30 juta.



Kemudian ada juga pinjaman Direktur PDPL AB. L, Rp 28 juta. Dan piutang usaha Direktur Keuangan M. I, Rp 500 juta yang hingga per 31 Desember 2013 masih tersisa Rp 100 juta. Ada juga pinjaman sejumlah karyawan sekitar Rp 7,5 juta. Jadi, total seluruh pinjaman dari pihak ketiga, direktur dan karyawan, Rp 319 juta lebih.
Nah, dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap buku kas dan rekening koran PDPL diketahui, terdapat transaksi pengeluaran kas Rp 847.291.000,-. Uang tersebut digunakan untuk memberi pinjaman kepada karyawan, direktur dan pihak ketiga. Termasuk di dalamnya nilai sebesar Rp 319.041.000,- yang menjadi piutang PDPL per 31 Desember 2013.



Kenyataannya, penggunaan dana penyertaan modal Pemko Lhokseumawe oleh PDPL untuk pinjaman tersebut tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PDPL tahun 2013, yang diajukan kepada Pemko Lhokseumawe dan tidak sesuai dengan bidang usaha PDPL.



Parahnya lagi, investasi yang dilakukan PDPL dengan menggunakan dana penyertaan modal Pemko Lhokseumawe tidak sesuai dengan ketentuan. PDPL melaporkan investasi unit usaha pada Laporan Posisi Keuangan Pembuka PDPL per 31 Desember 2013, Rp 1.9 miliar lebih.



Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh dalam temuannya menyebutkan, PDPL tidak mendapatkan laporan dari investasi di Expo ATK, Sentra Bordir dan Wiras Digital Printing. Dalam mengelola ketiga unit usaha tadi, PDPL membuat perjanjian kerjasama, yakni pada 6 Maret 2013, terdapat penjanjian kerjasama antara PDPL dan Anwar Ilahi (Kabid Perencanaan PDPL) dan perjanjian tersebut tidak ditandatangani. Lalu, pada 6 Juli 2013 ada perjanjian kerjasama antara PDPL dan Junaidi. Dan, pada 26 Agustus 2013 ada perjanjian kerjasama antara PDPL dan CV. Wira’s.



Nah, perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian bagi hasil (revenue sharing) dengan masa berlaku selama satu tahun. Terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Dalam masing-masing perjanjian tadi diatur mengenai pembagian hasil. Para pihak mendapatkan persentase keuntungan dari laba bersih unit usaha diakhir bulan dengan pembagian pihak pertama (PDPL) 70 persen dan pihak kedua (pengelola) 30 persen.



Memang, salah satu kewajiban pihak kedua adalah memberikan laporan laba rugi dan arus kas unit usaha setiap bulan kepada PDPL. Namun, dari hasil pemeriksaan diketahui, sampai dengan 2 April 2014, pengelola unit Expo ATK, Sentra Bordir dan Wiras Digital Printing tidak pernah memberikan Laporan Laba Rugi dan arus kas setiap bulan kepada PDPL. Bahkan PDPL belum pernah mendapatkan pembagian hasil atas keuntungan dari unit usaha tersebut.



Bukan hanya itu, ada juga investasi PDPL pada PT Mandiri Karya Utama Rizky (MKUR), Rp 880 juta, yang merupakan bantuan modal kerja untuk Proyek Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Kota Lhokseumawe.



Untuk memuluskan rencana tadi, Kuasa Direktur pada PT MKUR mengajukan permohonan kerjasama bantuan modal kerja kepada Direktur PDPL pada 25 Juli 2013. Bantuan modal kerja yang diharapkan adalah Rp 1,2 milar. Tujuannya, digunakan untuk pengadaan batu gajah sebagai material utama proyek, sesuai kontrak antara Dinas Pengairan Aceh dengan PT MKUR, dengan nilai kontrak Rp 4.7 miliar lebih.



Namun, permohonan tersebut disetujui PDPL Rp 880 juta yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama 5 Agustus 2013 antara kedua belah pihak. Tujuannya, agar pelaksana kegiatan tidak mendapat kendala secara finansial dalam melaksanakan proyek tersebut. Sehingga keduanya memperoleh keuntungan finansial.



Kenyataannya perjanjian tersebut tidak ditandatangani Badan Pengawas. PT MKUR berkewajiban memberikan keuntungan Rp 80 juta dan mengembalikan modal kerja sebesar Rp 880 juta, sebelum 10 Januari 2014.



Memang sebelum jatuh tempo pada 31 Desember 2013, PT MKUR memberikan keuntungan pada PDPL, jumlah yang diberikan hanya Rp 60 juta. Sementara sisa keuntungan Rp 20 juta serta modal kerja Rp 880 juta, dikembalikan kepada PDPL pada 7 Januari 2014.



Berdasarkan Laporan Laba Rugi PDPL tahun 2013 (audited) diketahui, selama menjalankan operasinya sampai 31 Desember 2013, PDPL mengalami kerugian Rp 1.761.493. 047. Selama 2013, PDPL hanya memperoleh pendapatan usaha Rp 60 juta dan pendapatan lain Rp 19.425.166. Sementara, beban umum dan administrasi adalah Rp 1.840.918.213,-. Pengeluaran yang menjadi beban terbesar PDPL adalah gaji Rp 1.435.992.482, atau 78 persen dari total beban umum dan administrasi.
Hanya itu? Tunggu dulu. Ternyata, penetapan besaran gaji dan tunjangan direksi dan karyawan PDPL tidak memperhatikan kemampuan keuangan PDPL dalam menghasilkan pendapatan.



Selain itu besaran gaji dan tunjangan direksi ditetapkan dengan keputusan direksi bukan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor: 9 Tahun 2013, tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Penghasilan Lain Bagi Direksi dan Pegawai serta Hak Atas Cuti pada PDPL.



Alhasil, kondisi tersebut menjadi temuan BPK-RI Perwakilan Aceh dan dianggap tidak sesuai dengan seabrek aturan yang ada. Akibatnya, tujuan Pemko Lhokseumawe untuk memperoleh keuntungan dari penyertaan modal yang dilakukan pada PDPL tidak tercapai dan dinilai rawan penyalahgunaan. “Ini hanya kedok saja.



Cara mereka untuk menguasai dan menghambur-hamburkan uang rakyat dan negara kepada kelompok mereka sendiri,” ungkap sumber media ini di Pemko Lhokseumawe. Begitu juga dengan pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga per 31 Desember 2013, Rp. 319.041.000,- juga dinilai rawan penyalahgunaan dan berpotensi merugikan daerah (Modus Aceh)



PDPL Lhokseumawe Bermasalah lalu Bagaimana Dengan PD Bina Usaha Aceh Utara ?



Rabu, 15 Feb 2012 lalu Anggota DPRK Aceh Utara, Faisal Fahmi, menyesalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Aceh Utara yang awalnya dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), faktanya justru jadi parasit bagi kas daerah karena tidak pernah memberikan keuntungan sedikitpun.



"Bayangkan, dari mulai PDAM, Lido Graha Hotel, PD Bina Usaha, semuanya jadi parasit. Hampir setiap tahun Pemkab Aceh Utara memberikan subsidi, tapi nyatanya subsidi yang diberikan itu tidak membawa keuntungan. Kalau memang demikian, untuk apa BUMD didirikan jika hanya menggerogoti uang daerah," ujar Faisal, sebagaimana dilansir Medanbisnis Selasa 14 Februari 2012



Dia pun meminta seluruh perusahaan daerah (PD) milik Aceh Utara diaudit secara menyeluruh. Itu untuk mengetahui kemana uang penyertaan modal dari Pemkab Aceh Utara digunakan.



"Kalau ada penyimpangan, segera saja diusut, soalnya uang tersebut berasal dari APBD Aceh Utara yang notabene uang milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pula. Janganlah uang penyertaan modal yang diberikan sudah puluhan tahun itu hangus begitu saja, tanpa ada kejelasan dan pertnggungjawabannya," gugatnya.



Faisal pun mencontohkan PD Bina Usaha, yang mengelola kapal Marissa berbobot 1000 ton, namun sampai kapalnya kandas di Kepulauan Tuangku Singkil, tidak terlihat berapa setoran yang diberikan ke kas daerah.



"Malah kapal Marissa ditinggalkan begitu saja, sampai sekarang tidak ada kejelasan bagaimana cara mengambilnya. Bisa jadi kapal itu menjadi besi tua di tengah laut," ketusnya.



Begitu juga perusahaan daerah lainnya. Oleh karena itu dia minta segera diaudit. "Audit itu sangat dibutuhkan, sehingga pertanggungjawaban dana yang sudah dikucurkan ke setiap perusahaan daerah bisa jelas. Sekali lagi, kalau ada indikasi penyimpangan maka jangan didiamkan, harus diusut sampai tuntas," tuturnya.



Satu hal lagi, pengelola perusahaan daerah milik Aceh Utara hampir seluruhnya tidak profesional. Padahal apabila dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, dia yakin perusahaan daerah itu akan berkembang dan bisa memberikan manfaat.



"Tapi faktanya dikelola orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan perusahaan daerah, alhasil perusahaan hanya menjadi parasit," ucapnya.



[caption id="attachment_19059" align="alignright" width="460"]Bupati-Cek-Mad-lantik-Dirut Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib melantik Yusuf Abdullah sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) periode 2013-2017 pada Jumat, 25 Oktober 2013 lalu.[/caption]

Di samping itu, Faisal juga mengkritik masalah tenaga kerja yang kebanyakan orang "titipan". Sehingga wajar perusahaan daerah itu tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis, yang ada hanya tergantung dengan sumber pendapatan yang berasal dari APBD. "Jika seperti itu, untuk apa dibentuk perusahaan daerah," ujarnya.



Dia berpikiran, uang untuk subsidi ke perusahaan daerah bisa dialihkan untuk membangun sekolah dan menyekolahkan anak-anak daerah ini. "Daripada diberikan ke perusahaan daerah, uangnya sia-sia dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Alangkah baiknya uang itu untuk membangun sekolah atau menyekolahkan anak-anak Aceh Utara agar menjadi generasi cerdas,"



Setahun kemudian Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib melantik Yusuf Abdullah sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) periode 2013-2017. Dalam kata sambutannya Bupati Aceh Utara mengatakan PDBU tidak boleh lagi membebani anggara daerah seperti selama ini.



Ia kemudian mengeluarkan pernyataan sarat canda dengan mengatakan, “Direktur (dirut PDBU) yang pertama jual pabrik, direktur kedua jual tanah, sekarang direktur ketiga apa mau jual kantor bupati”. Pernyataan tersebut disambut ledakan tawa berbagai kalangan.



Nah, walaupun itu hanya sebuah candaan Cekmad, namun secara fakta kehadiran perusahaan daerah belum ada yang menghasilkan ‘wah’ pendapatan untuk daerah. Tapi yang sudah terjadi justru lebih banyak terkesan jadi perusahaan daerah untuk ‘olah-olah’. |IRV|

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.