Header Ads

Kinerja Kepublikan

acehbaru.com - Terhadap mereka yang menduduki jabatan publik, yang terpenting dinilai adalah kinerja kepublikannya. Setiap yang bekerja dalam lembaga publik berfungsi sebagai pelayan publik. Dengan demikian kinerja kepublikan berarti aktivitas aparatur-aparatur yang menjalankan fungsinya dalam lembaga publik. Hasil penilaian terhadap kinerja seorang aparatur merupakan jawaban dari pertanyaan: apakah aparatur dia sudah bekerja secara baik sesuai tugasnya dan menghasilkan manfaat-manfaat bagi publik yang telah diprogramkan lembaganya?



Oleh sebab itu kualitas capaian dari penggunaan jabatanlah yang harus terus dikomentari atau direspons publik. Sorotan tersebut merupakan bentuk pengawasan yang bertujuan mencegah penyelewengan jabatan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan mengapa lembaga tersebut harus ada dan publik ikut terlibat dalam pembiayaannya. Hasil dari sorotan tersebut biasanya menghasilkan kritik dan koreksi.



Di samping opini bebas yang bertebaran di berbagai ruang, beberapa pihak menyusun metode penilaian secara sistematis dengan menetapkan kriteria-kriteria objektif mengenai kualitas kinerja, baik untuk personal maupun kelembagaan. Misalnya sebuah lembaga pengawas parlemen yang memakai beberapa poin penilaian menemukan fakta banyak legislator jarang sekali—bahkan ada yang sekalipun tak pernah—melakukan kunjungan ke masyarakat selama masa reses. Ini menghasilkan penilaian bahwa para legislator itu menganggap masyarakatnya sama sekali tidak penting. Atau dalam lain kriteria adalah keaktifan dalam forum dan ditemukan ada legislator yang selama setahun dan lebih tidak pernah berbicara dalam rapat-rapat dan sidang-sidang parlemen.



Inilah contoh penilaian objektif terhadap pejabat publik. Kinerja kepublikannya yang disorot. Tidak mengunjungi masyarakat secara rutin akan membuat legislator (pejabat publik) tidak punya pemahaman dan informasi mendalam tentang kondisi serta kemauan masyarakat. Padahal harapan masyarakat adalah referensi utama dalam legislasi. Dan mungkin saja tidak diketahuinya aspirasi pasti masyarakat menyebabkan seorang legislator tidak tahu harus berbicara apa dalam rapat-rapat. Para legislator seperti itu tentu tidak mau pusing karena baik yang melafalkan jutaan kata maupun yang “membisu” selama rapat parlemen sama-sama tetap mendapat honor keikutsertaan.



Namun saya tidak akan membahas lebih lanjut soal kriteria atau indikator objektif serta memaparkan beberapa hasil penilaian yang telah disusun oleh para peneliti, sebab masalah mendasar yang selalu perlu diulas adalah cara publik menilai pejabat.



Kebebasan dan Kekeliruan yang menguntungkan
Tersedianya kebebasan menilai pelayan publik membuat kemunculan opini yang lebih beragam tidak bisa dicegah. Kebebasan yang dijamin demokrasi telah membuka ruang untuk mengontrol dan mengkritik para pejabat dengan leluasa. Dan kebebasan juga dapat memicu diproduksinya kritik-kritik buruk yang tidak hanya merusak reputasi sasaran kritik, yakni para pelayan publik yang suka pada penyimpangan, tetapi juga cara berpikir para kritikus. Konsekuensi dari menyimpangnya kritikan akan menyebabkan terawatnya tatanan busuk yang ditentang para kritikus itu sendiri. Sama seperti pandangan positif yang bertebaran dalam kebebasan, pandangan-pandangan buruk pun akan sulit dicegah perkembangbiakannya dan malah bisa disampaikan dengan cara-cara “kreatif” dengan bantuan teknologi.



Di dalamnya ada opini yang dibangun berdasar penyusunan data secara akurat dan lainnya, sebagaimana banyak bertebaran, adalah interpretasi dari pemberitaan media atau kesimpulan diskusi nonformal. Menilai seperti itu wajar saja. Ketika seseorang menilai “dia pejabat yang tidak menyenangkan karena kinerjanya buruk” setelah membaca beberapa berita atau hasil penyelidikan tentang pejabat tersebut, jelas tidak keliru sejauh kesimpulan dalam referensi itu tidak ditarik dengan bukti sangat sedikit sehingga bersifat spekulatif. Tuduhan tidak berdasar akan merugikan tertuduh dan penuduh.



Kalaupun tidak memfitnah, para propagandis itu biasanya akan mengungkit kehidupan pribadi pejabat-pejabat publik untuk membangun persepsi bahwa kinerjanya tidak baik. Selain informasi akurat untuk menghasilkan penilaian tepat tentang seseorang, hal yang pula penting adalah titik penilaiannya. Mengomentari kehidupan pribadi para pejabat publik yang tidak ada hubungannya dengan kinerja kepublikan adalah kegemaran banyak orang. Satu kekeliruan yang merebak adalah pandangan bahwa ketika kita telah mampu melontarkan komentar-komentar keras dan pedas terhadap pejabat, apa pun itu, kita menyebut tindakan tersebut adalah sikap kritis.



Perlu satu hal diluruskan. Benar bahwa ketika mengomentari pejabat publik Anda memiliki keberanian dalam mengutarakan kata-kata, tetapi belum tentu komentar-komentar tersebut manifestasi dari kekritisan. Ketika seseorang sibuk mengungkit urusan privat pejabat dan menyampaikannya di ruang publik dengan bahasa-bahasa yang terkesan kritis, sebenarnya itu sama sekali tidak dapat disebut kritis.



Sorotan terhadap kehidupan pribadi biasanya dilakukan untuk menjatuhkan reputasi. Pelakunya, dalam banyak kasus, adalah pihak yang melakukan penentangan secara membabi buta. Akibatnya dihasilkan penilaian yang serampangan alias tidak terukur serta bersifat menghasut dengan mengedepankan ungkapan-ungkapan provokatif.
Ketepatan dalam menilai harus pahami. Kritik terhadap cara masyarakat menilai pejabat publik sangat diperlukan. Pembiasaan cara mengkritik yang keliru dapat berdampak buruk bagi perkembangan kecerdasan publik dalam jangka panjang.



Para kritikus yang sibuk mengurusi kehidupan pribadi para pejabat publik biasanya tidak memiliki pengetahuan (cukup) tentang metode penilaian atau referensi hasil penilaian kinerja kepublikan. Mereka lalu menjadi “pengurus” kehidupan pribadi orang, mengintervensi “kamar tidur” individu lain. Perilaku ini jelas bertentangan dengan apa yang publik inginkan dari negara: keleluasaan pribadi dengan menentang negara ketika coba mengintervensi urusan-urusan atau pilihan-pilihan diri sendiri, sedangkan kepada sesama hal tersebut justru kita praktikkan.



Kebiasaan tersebut juga dapat membodohi diri sendiri. Dan karena cara dan hasil menilai yang keliru tersebut terpublikasi, banyak orang kemudian terpengaruhi. Pada akhirnya menjadi tren di masyarakat. Penting ditegaskan bahwa tidak bisa kehidupan pribadi seseorang yang tidak bersinggungan dengan aktivitasnya dalam lembaga publik dijadikan alat untuk menilai kinerja kepublikan seseorang.



Sebetulnya para pelayan publik yang kehidupan pribadinya lebih banyak disorot publik dapat mengambil keuntungan. Dan biasanya keuntungan bagi elite adalah kerugian bagi masyarakat. Semakin banyak orang yang menyibukkan diri mengurusi “isi rumah” pejabat publik tersebut, semakin ia dapat bertindak sewenang-wenang karena kejahatannya tidak disorot masyarakat. Pejabat publik itu, yang tidak bekerja demi kepentingan publik, akan bahagia karena kinerjanya tidak diperhatikan dengan saksama. Yang diselisik habis-habisan adalah hal-hal negatif dalam kehidupan pribadinya sementara keburukan-keburukan tersebut bisa ditutupi sebisa mungkin. Bahkan untuk coba meredam penilaian seperti itu mereka bisa saja memperbaiki kehidupannya. Lebih parah, mereka enggan memperbaiki kinerja kepublikannya karena itu tidak penting bagi banyak orang. Akibat terburuknya sudah jelas: tatanan busuk tetap akan terus terawat karena sepi dari gugatan. Ini berbahaya.



Seharusnya kita sadar pada kerugian jika menyibukkan diri mengurusi kehidupan pribadi para pejabat publik. Atau coba bayangkan saja hal berikut. Kita bekerja dan mendapat upah. Dari sejumlah uang tersebut kita membayar pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah serta aparatur-aparaturnya. Namun kita yang ikut serta membiayai kebutuhan hidup para pejabat publik lebih sibuk mengomentari hal-hal yang tidak berkaitan dengan kinerja kepublikan mereka; yang diributkan malah tato di tubuhnya, perihal aktivitas seksual dengan pasangannya, tontonan favoritnya, jenis pakaian yang digemarinya, status orangtuanya, dan hal-hal lain yang tidak menyangkut kinerjanya dalam lembaga publik. Padahal kinerja kepublikan jelas-jelas berpengaruh pada kondisi masyarakat.



Menjadi “yang publik”
Yang harus dipahami lebih lanjut, dan ini tidak dapat disangkal, bahwa hal yang bersifat privat dapat saja menjadi “yang publik”. Hal-hal yang ada dalam kehidupan pribadi para pejabat publik dapat digunakan publik untuk mengkritik kinerja kepublikan mereka ketika kedua aspek tersebut—kehidupan pribadi dan kinerja kepublikan—saling bersinggungan. “Yang privat” dapat saja tercemar oleh tindakan buruk dalam aktivitas di lembaga publik.



Misalnya barang-barang di kamar tidur (bersifat privat) seorang pejabat publik yang dibeli dengan uang korupsi (kejahatan dalam lembaga publik). Karena barang-barang tersebut memiliki kaitan dengan dana publik, maka memiliki persyaratan untuk disorot ke ruang publik. Artinya kehidupan pribadi dibiayai dengan biaya yang seharusnya diperuntukkan kepada publik seperti untuk membangun jembatan, sekolah, atau subsidi energi. Untuk lebih spesifik, kita bisa menggunakan contoh anak pejabat publik yang kuliah di kampus luar negeri berbiaya tinggi. Sejauh bukan dibiayai uang yang diselewengkan dari lembaga publik, sepatutnya hal tersebut tidak dijadikan poin kritikan.



Contoh lain dari kontak antara “yang privat” dengan “yang publik” bisa kita pelajari dalam kasus polisi (pelayan publik) yang menjadi penikmat prostitusi. Kemauan privat ini tidak berkaitan dengan materiil seperti dua contoh sebelumnya, harta dan biaya pendidikan anak. Kegemaran pada prostitusi bersentuhan dengan persoalan moral (nonmateriil/abstrak). Aktivitas privat itu layak disorot ketika ditemukan sangkut pautnya dengan kinerja kepublikannya, seperti misalnya akibat prostitusi para polisi bisa terkena HIV/AIDS sehingga kekuatan fisik mereka bisa merosot dan itu menyebabkan perlindungan kepada masyarakat tidak optimal.



Namun bukan tindakan privat yang harus dijadikan sorotan utama karena ia lebih tepat dibahas sebagai faktor penyebab menurunnya kemampuan pejabat publik. Jadi publik tidak membahas “candu perempuan” yang mengidap para polisi laki-laki sambil mengabaikan perbincangan permasalahan utamanya yakni tentang kemampuan kinerja mereka. Sama halnya dengan cekcok rumah tangga seorang/sepasang pejabat publik. Kalau kebiasaan dari keributan di rumah tangga—misalnya saling maki dan melakukan kekerasan—dipraktikkan pula dalam lembaga publik tempatnya bekerja kepada pihak lain, faktor keretakan hubungan itu bisa dibahas dalam penilaian kinerja mereka. Bisa jadi cekcok tersebut berdampak pada fokus kerja sehingga dapat mengganggu fungsi lembaga publik.[]



Penulis: Bisma Yadhi Putra, Fasilitator Sekolah Demokrasi Aceh Utara



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.