Header Ads

Ketua Komnas HAM Hafid Abbas: Tuntaskan Kasus HAM Butuh Keberanian Politik

acehbaru.com | Jakarta - Setidaknya ada tujuh kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang hingga kini belum ada titik terangnya. Karena itu, Ketua Komisi Nasional HAM Hafid Abbas berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberi kejelasan penyelesaian atas kasus-kasus tersebut untuk membuktikan komitmen politik yang mereka buat sebelum menjabat.



“Kalau luka-luka masa lalu dibiarkan tanpa solusi dan dibiarkan berada pada ruang gelap, kita akan sulit melihat hari depan dengan baik,” kata dia dalam wawancara khusus dengan majalah detik pada Kamis, 11 Desember, di kantor Komnas HAM, Jakarta.



Ketujuh kasus HAM itu yakni kasus pelanggaran HAM pada 1965; penembakan misterius (1982-1985); kasus Talangsari di Lampung (1989); penghilangan orang secara paksa (1997-1998); kerusuhan Mei 1998; kasus Trisakti dan Semanggi I-II; serta konflik di Wasior dan Wamena, Papua pada 2003.



Bila pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM yang permanen tak mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut, masih terbuka ruang untuk menyelesaikannya lewat rekonsiliasi. Afrika Selatan adalah contoh sukses negara yang melakukan rekonsiliasi. Perundingan damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka pada 2005, menurut Hafid, pun bisa menjadi rujukan.



“Negara sudah punya sistem. Yang diperlukan adalah keberanian politik untuk melangkah,” ujarnya.



Berikut wawancara lengkap dengan Ketua KOMNAS HAM Hafid Abbas dengan majalah detik, Kamis (11/12/2014) lalu:



Dalam setahun ini, kami melihat ada kecenderungan kerisauan masyarakat yang semakin kuat akibat persoalan HAM di daerahnya. Pada 2012 kami menerima 5.000-6.000 pengaduan, 2013 naik secara signifikan menjadi 7.000-8.000, dan pada 2014 kami perkirakan akan naik menjadi 9.000-an. Ini berarti masyarakat merasakan ada persoalan fundamental yang harus segera dijawab pemerintah. Dari laporan-laporan yang kami terima setiap hari, ada tiga pihak yang paling banyak diadukan masyarakat, yakni, pertama, kepolisian yang paradigmanya tidak berubah.



Kedua, korporasi yang sering berkonspirasi dengan pemerintah untuk menggusur masyarakat dari akar sosial, budaya, dan politiknya. Ketiga, pemerintah daerah. Ini sangat ironis karena pemerintah daerah mestinya memperhatikan hak-hak dasar masyarakatnya, tapi masyarakat sendiri tidak merasakan kehadiran pemerintah.



Khusus terhadap polisi, apa saja tindakan yang diadukan?



Ada suatu sistem yang dibawa karena Indonesia berubah dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi. Kita juga berubah dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi, pemerintahan yang tertutup ke yang sangat terbuka. Kelihatannya polisi tidak cepat melakukan perubahan mendasar dalam tubuh kelembagaannya.



Pemerintahan sekarang harus mengambil langkah-langkah untuk memutus konspirasi (antara kepala daerah dan pengusaha), persekongkolan pengusaha dengan otoritas penguasa di daerah yang memarginalkan masyarakat bawah. Kemesraan ini bisa saja membawa dampak yang lebih mahal ketika tidak bisa diatasi. Kesenjangan sosial kita 0,43 persen, sama seperti kesenjangan saat Arab Spring atau di pengujung era Orde Baru. Kalau tidak secepatnya diatasi, tiga kelompok ini, mungkin sepuluh tahun yang akan datang, kita akan kembali ke titik nol, saat memulai era reformasi.



Komnas HAM menuntut pemerintahan Jokowi menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Anda optimistis bisa?



Ini agenda yang tidak boleh ditunda karena perjalanan kita ke masa depan, tidak boleh tidak, memperhatikan masa lalu. Karena masa lampau ke masa kini sangat menentukan hari depan kita sebagai bangsa. Kalau luka-luka masa lalu dibiarkan tanpa solusi dan dibiarkan berada pada ruang gelap, kita akan sulit melihat hari depan dengan baik. Presiden Jokowi dalam agenda Nawa Cita sudah berkomitmen.



Saya optimistis agenda ini akan dilaksanakan. Kita juga sudah menyampaikan agar kita tidak menunda agenda ini. Pelanggaran HAM masa lalu itu antara lain kasus tragedi 1965-1966 yang korbannya sudah banyak yang tua. Jangan dibiarkan selesai dengan alami karena kita akan tercatat sebagai negara yang tidak mampu menyelesaikan.



Ada lagi kasus penembakan misterius; kasus penghilangan secara paksa pada 1997-1998; Talangsari; Trisakti dan Semanggi I-II. Ada lagi kasus Wasior yang terulang lagi dan terulang lagi. Kita seakan-akan tidak bisa melindungi warga negara. Tidak boleh ada tetesan darah dari warga sendiri karena ketidakmampuan kita melindungi keselamatannya. Inilah guna kehadiran negara.



Selain itu, kita juga menuntut pemerintah menyelesaikan isu-isu minoritas, misalnya Ahmadiyah yang sering kali kita lihat digebukin, dibakar sekolahnya. Padahal negara ini kan harus melindungi mereka. Bawalah ke proses hukum. Kita juga lihat masalah buruh migran, yang jumlahnya lebih dari 6 juta tapi mereka tidak terlindungi. Ada 92 ribu dari mereka yang saat ini tersangkut kasus hukum dan ada 278 yang antre menjalani hukuman mati.



Jusuf Kalla malah meminta pemakluman karena tak mungkin menyelesaikan semua itu….Pak Jusuf Kalla menyampaikan sesuatu yang simpatik. Mungkin perlu lebih banyak dialog dengan Komnas HAM karena jalan penyelesaian kasus-kasus semacam ini tidaklah sulit. Lemari kami penuh hasil penyelidikan seluruh kasus yang telah kami sampaikan.



Kalau pemerintah mempunyai kemauan politik yang sungguh-sungguh, dari catatan ruang gelap masa lalunya mungkin memang akan ada kesulitan teknis jika dibawa ke ranah yudisial. Sebab, pelakunya sudah tidak ada lagi. Proses ini mungkin dapat dibawa ke proses rekonsiliasi. Kita harus menempuh cara ini dengan baik. Kita mengungkap kebenaran, mencari siapa yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Jadi bisa ditempuh dengan cara itu.



Pemerintah jangan mengatakan tidak bisa, jangan mengatakan tidak mampu. Kita harus melangkah. Hasil-hasil penyelidikan yang kami lakukan bertahun-tahun, pemerintah perlu melihat ini dengan utuh, lalu melihat jalan penyelesaian ke masa depan dengan berbagai skenario itu.



Sebenarnya negara sudah punya jalan besar penyelesaian. Kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 akan mudah dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. DPR periode 2004-2009 merekomendasikan kasus penghilangan secara paksa. Kalau pelanggaran terjadi setelah tahun 2000, ada mekanismenya melalui empat pengadilan HAM yang permanen.



Jadi sistemnya sudah well established. Tapi, kalau kedua mekanisme ini tidak dapat dijalankan, terbuka ruang melalui rekonsiliasi meskipun undang-undang komisi ini masih mengalami deadlock. Negara sudah punya sistem. Yang diperlukan adalah keberanian politik untuk melangkah.



Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy malah meminta pemerintah tidak dipaksa membentuk pengadilan HAM ad hoc?



Ya, bangsa yang berani melangkah ke masa depan adalah bangsa yang jelas bisa menyelesaikan luka-luka masa lalunya. Kita lihat transisi politik di Afrika Selatan. Sekarang Afrika Selatan tiga kali lebih sejahtera dari kita karena mereka lebih berani menyelesaikan masa lalunya.



Kita sebenarnya punya success story ketika menyelesaikan kasus Aceh di mana 30 tahun terjadi konflik antara TNI-Polri dan GAM. Sejak perjanjian damai Helsinki 2005, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan bangsa ini karena kita berani menyelesaikan persoalan itu dengan damai.



Kita juga lihat, jika pemerintah punya keberanian, manfaatnya besar. Kerugian ekonomi yang diderita Aceh karena bertikai, terus kita kehilangan GDP sekitar 7 persen. Sangat besar, Rp 5-6 triliun per tahun. Dapat dibayangkan berapa yang hilang selama 30 tahun. Pak Jusuf Kalla juga mengatakan inti dari persoalan HAM itu adalah ketidakadilan. Jika persoalan-persoalan ini tidak diselesaikan, ketidakadilan ini akan tetap terbuka lebar.



Anda kecewa atau menyesalkan pernyataan Menko itu?



Itu terlalu prematur. Mungkin (Menko) harus melihat lebih utuh untuk kepentingan bangsa. Negara ini hadir dengan empat ikhtiar. Negara hadir untuk melindungi



Oh, ya, seberapa serius rencana membentuk tim eksaminasi atas kasus terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay tahun 2001?



Banyak desakan dari masyarakat untuk melihat persoalan masa lampau itu apakah memang aktornya hanya itu saja atau ada yang lain. Karena persoalan HAM ini begitu dinamis. Kami mencoba melihat itu semua secara utuh. Ada 18 korban termasuk sopirnya.



Akan kembali memanggil petinggi militer yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan itu?



Tidak ada sedikit pun keraguan institusi ini melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan mandatnya. Dulu pernah ada eksaminasi serupa yang dilakukan dalam kasus Munir. Kita juga sekarang mencoba melihat pemberian remisi berlebihan kepada Pollycarpus. Ini juga sedang kami kaji karena menjadi kerisauan publik. Kami sebagai institusi mandiri tentu merespons. Institusi ini bekerja buat bangsa ini, bukan untuk kekuasaan. | Detik.com |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.