Header Ads

Illiza Kordinator Forum Komunikasi Kab/Kota se-Aceh

acehbaru.com | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal terpilih secara  demokratis sebagai Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) periode 2014 – 2019, dalam rapat tahunan lembaga tersebut di Hotel Hermes Palace, Sabtu 20 Desember 2014. Rapat diikuti oleh perwakilan eksekutif dan legislatif kabupaten/kota di Aceh.



Dalam pemilihan juga ditunjuk tiga orang Wakil Koordinator FKKA, yaitu; Jufri Hasanuddin (Bupati Aceh Barat Daya), Said Mulyadi (Wakil Bupati Pidie Jaya) dan Nasaruddin (Bupati Aceh Tengah). Selanjutnya sebanyak 17 orang lainnya yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif di seluruh kabupaten/kota duduk sebagai anggota forum tersebut. Para pengurus dikukuhkan oleh tiga Pimpinan Sidang yang memegang mandat konferensi; Nasaruddin, Illiza Saaduddin Djamal dan Rusman (Ketua DPRK Aceh Tamiang).



Rapat tahunan FKKA dibuka oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang diwakili oleh Asisten I, DR Iskandar Gani. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan sejak dideklarasikan pada 9 Maret 2008, FKKA telah banyak membangun sinergi dan kerjasama di antara sesama pemerintah kabupaten/kota maupun dengan Pemerintah Aceh. “Kepengurusan periode lalu juga gencar menyosialisasikan peran dan fungsi forum dalam sistem pemerintahan di Aceh,” ujarnya.



Menurut Gubernur, Forum KKA mempunyai peran penting dalam mendorong pembangunan. Salah satunya kekuatannya adalah berhasil mendesak Pemnerintah Aceh agar merevisi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otsus. Hasilnya, DPRA dan Pemerintah Aceh melahirkan Qanun Nomor 2 Tahun 2013.



Semua gebrakan yang dilakukan Forum KKA menunjukkan kalau organisasi tidak hanya bekerja dalam konteks membangun komunikasi, tetapi juga memfasilitasi mendorong terciptanya good governance dan clean goverment. “Sebagai kepala pemerintahan Aceh, saya merasa berapa forum ini mampu membantu memecahkan berbagai masalah pemerintahan,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Iskandar Gani.



Menurut Gubernur, dalam AD/ART Forum KKA disebutkan kepengurusan periode pertama berakhir penghujung 2012. Pada konferensi Januari 2013, Forum KKA hanya menghasilkan pemegang mandat sementara untuk menjalankan organisasi. Sementara struktur utuh belum terbentuk saat itu. Kondisi ini membuat kinerja Forum KKA seakan melemah. “Oleh karena itu kami sangat mendukung upaya untuk memfungsikan lagi keberadaan forum melalui rapat untuk memilih dewan pengurus periode kedua.”



Sementara itu, Illiza Saaduddin Djamal mengatakan rapat tahunan selain memilih pengurus baru, juga diharapkan mampu mendorong komunikasi efektif antar pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Aceh, guna percepatan implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Sama memperjuangkan kepentingan Aceh yang khusus dan istimewa pada level kebijakan pemerintah pusat.”Selanjutnya rapat diharapkan menghasilkan ide-ide tentang penguatan kapasitas, profesionalisme dan kearifan intelektual yang berguna bagi seluruh anggota Forum KKA.



Selain memilih dewan pimpinan, kata Illiza, Forum KKA juga mengadakan diskusi dengan tema “Upaya membangun sinergitas fungsi dan peran Forbes DPR RI dan DPD RI dapil Aceh dengan Forum KKA”. Diskusi bertujuan untuk membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan wakil Aceh di senayan, guna kepentingan pembangunan kabupaten/kota di Aceh.



Pada kesempatan tersebut, Illiza juga menyampaikan adanya dukungan moril kepada Forum KKA dari Wali Kota Kitchener (Canada), Mr Berry Vrbanolic, saat bertemu dalam sebuah konferensi di Cina, awal Desember lalu. “Beliau bertanya soal kelanjutan forum dan saya mengatakan kalau kita akan mengadakan rapat,” ujarnya.



Mr Berry dulunya adalah fasilitator lahirnya Forum KKA, saat masih menjadi konsultan di FCM (Federation of Canadian Municipalities) dan membantu pemerintah Aceh melalui program CALGAP (Canada Aceh Local Goverment Assistance Program). | IRA|



Sekilas Forum KKA



Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota (FKKA) diinisiasi pada 24 Juli 2007 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, setelah pertemuan para bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan para anggota DPRK kabupaten/kota se-Aceh.



Forum KKA dibentuk untuk mewujudkan kerjasama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif di seluruh wilayah Aceh. Forum KKA mendapat respon dan dukungan yang baik dari perwakilan asosiasi nasional seperti ADKASI, APKASI, APEKSI dan ADEKSI.



Forum KKA mempunyai nilai kekhususan karena terdiri dari dua lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Model ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang muncul karena kesadaran bersama antara eksekutif dan legislatif kabupaten/kota, guna mendorong percepatan pembangunan Aceh pascakonflik dan pascatsunami.



Pada 9 Maret 2008, Forum KKA diresmikan dan mendapat dukungan Pemerintah Canada (Federation of Canadian Municipalities – FCM) melalui CALGAP (Canada Aceh Local Local Goverment Assistance Program). Selanjutnya juga mendapat dukungan dari CIDA (Canadian International Development Agency).



Dukungan FCM berakhir pada 31 Desember 2010, dan sejak itu Forum KKA menjadi tanggung-jawab kabupaten/kota di Aceh untuk memastikan keberlangsungan program sesuai tujuannya. 



Tujuan



Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh bertujuan untuk memperkuat hubungan kelembagaan pemerintahan dan kerjasama antar kabupaten/kota dengan Pemerintah Aceh. Forum juga dapat menjadi wadah untuk  berbagi pengalaman antar kabupaten/kota dalam kerangka pembangunan maupun kebijakan lainnya dalam kerangka Otonomi Khusus. Forum KKA juga menjadi wadah dalam mengembangkan kapasitas anggotanya untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih baik, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.



Harapan



·         Kabupaten/kota yang tergabung dalam Forum KKA dapat berperan aktif dalam menghidupkan agenda-agenda program secara berkesinambungan dalam mewujudkan penguatan pemerintahan dan  pemerataan pembangunan di kabupaten/kota khususnya dan Provinsi Aceh secara umum.



·         Para anggota Forum KKA dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta komitmennya dalam menjaga keberlanjutan forum, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.



·         Forum KKA dapat menjadi wadah lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-rakyat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh.



 



 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.