Header Ads

‘Benteng’ Kekuasaan Aceh Timur 'Dicongkel' Lsm KANA

acehbaru.com | Aceh Timur – Data dan informasi adalah salah satu Benteng kekuasaan. Banyak daerah memilih bungkam dan sulit diakses. Karena sudah barang tentu, bila dibuka,  baik-buruknya akan terlihat jelas. Bila tertup patut diduga banyak yang Meucuca disana.



Pada, Senin  22 Desember 2014 kemarin, Komisi Informasi Aceh (KIA) menggelar sidang perdana gugatan informasi antara pemohon dari LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA) dengan termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur di aula Seuramo Teuhah, Kampus STAIN ZCK Langsa



Gugatan ini dipicu akibat permintaan data sebagai informasi publik yang dilakukan Lsm KANA kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur karena dalam permintaan data sebelumnya data terkait program 100 hari Bupati Hasballah M.Thaib yang bernilai 15 Milyar tidak dapat diakses dari dinas di maksud.



Persidangan yang dilakukan Komisi Informasi Aceh (KIA) dipimpin Ketua Majelis, Zainuddin T dan dua Anggota Mejelis masing-masing H Hamdan Nurdin, dan JE Halim Bangun serta panitera Drs Yusran.



Gugatan Lsm kepada Pemerintahan Aceh Timur menyedot perhatian publik, bahkan kabar gugatan ini menjadi bahan diskusi berbagai kalangan di Kota Langsa. Pasalnya ini sebuah kemajuan baru, dan menjawab bahwa asumsi Aceh Timur agak tertutup benar sudah. Sebelum sidang gugatan ini beberapa jurnalis sempat mencari data lain terkait alokasi anggaran Aceh Timur, namun yang mereka dapatkan adalah sejumlah saran, dan bila dikerjakan pun belum tentu akan didapatkan.



Namun Lsm Kana seperti menjadi cerita baru dimana dengan ksatria melakukan gugatan karena dalam Undang-undang disebutkan dana publik harus dapat diakses oleh publik.



Pukul  10.30 WIB, Ketuk palu Ketua Majelis, Zainuddin T yang didampaingi dua Anggota Mejelis masing-masing H Hamdan Nurdin, dan JE Halim Bangun serta panitera Drs Yusran, memecah keheningan aula Seuramo Teuhah, Kampus STAIN ZCK Langsa.



Dari LSM KANA hadir langsung Ketuanya  Muzakkir, dia  hadir mewakili pemohon dan dua termohon dihadiri Kadis Perhubungan Aceh Timur, Ir Zakaria MM dan dari Dinas PU dihadiri Sekretaris Dinas PU, Zubir Kasim SE MM.



Dalam persidangan, Muzakkir selaku  pemohon menyatakan pihaknya sudah memenuhi semua prosedural untuk mendapatkan informasi terkait hasil laporan 100 hari kerja Bupati Aceh Timur.



“Kami meminta data konkrit volume dan anggaran, bukan laporan kegiatan,” kata Muzakkir di depan majelis hakim.



Pada sesi ini walaupun itu kita ketahui bersama bahwa anggaran yang digunakan adalah anggaran publik atau masyarakat dan sejatinya dapat diakses publik, namun kuasa termohon, Ir Zakaria MM menjawab, terkait dengan laporan keuangan sudah ada instruksi dari BKPP Perwakilan Aceh agar tidak memberikan kepada pihak manapun. “Kalau mau minta harus ke BKPP langsung,” kata Ir Zakaria.



Muzakkir juga mengungkapkan sangat heran dan  tidak setuju kenapa begitu susah memperoleh informasi laporan kegiatan 100 hari Bupati itu di Dinas PU Aceh Timur.  Bahkan Muzakkir masih ingat dengan sebuah jawaban yang sempat diterimanya dari Kadis PU Aceh Timur. Dimana data tersebut “Itu harus minta ke Bupati,”Kenang Muzakkir sambil menambahkan seharusnya informasi itu jangan ditutupi karena itu adalah lembaga publik yang mengelola uang publik,”



Muzakkir menambahkan menurut informasi yang diterimanya anggaran program 100 hari kerja Bupati aceh timur itu senilai Rp 15 miliar itu dibagi dua tahap, dan dikerjakan secara swakelola.



Kuasa termohon, Sekretaris PU, Zubir Kasim SE MM menyatakan, tidak ada permohonan realisasi anggaran, yang ada hanya kegiatan saja.  “Kalau soal anggaran kami tidak bisa berikan karena belum konkret, karena tergantung dari realisasi pekerjaan di lapangan,” kata Zubir.



Bila diboleh kita mengkaji jawaban ini agak sedikit jauh dari fakta sebenarnya, karena masa jabatan pasangan Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib – Syahrul Syamuan sudah lebih dua tahun. Sementara program 100 hari hanya butuh waktu 3 bulan sejak terpilih. Dan bila semua setuju memberikan waktu 4 bulan untuk laporan maka jumlah waktu 7 bulan, sementara kini sudah berlangsung dua tahun pemerintahan. Mungkinkah belum kongkrit data?



Dan pada hari itu, Ketua Majelis Hakim, Zainuddin T mengatakan bahwa proses permintaan LSM KANA sudah sesuai prosedur dan informasi yang diminta juga berkaitan dengan kepentingan publik.



Kemudian, majelis meminta kedua belah pihak untuk menggelar mediasi. “Jika mediasi gagal, kita akan lanjutkan ke sidang ajudikasi (yang memaksa para pihak),” kata Ketua Majelis Zainudin T.



Sore tadi, selasa 23 Desember 2014 persidangan kedua digelar, dalam sidang kedua ini termohon dan pemohon menyepakati hasil mediasi, dimana pada sampai 6 Januari 2015 pihak termohon harus sudah menyerahkan data kepada pemohon. Dan gugatan lain  terhadaop Disdik Aceh Timur, dan untuk ini pihak disdik akan memenuhi tuntutan pada 31 Januari 2015 mendatang. “Kalau tidak kita akan tempuh upaya gugatan ke PTUN,” Ujar Ketua Lsm Kana Peureulak.



Kita lihat saja apa yang terjadi berikutnya. (IR)





 

 

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.