Header Ads

MaTA Minta Kejati Aceh Harus Menelusuri Aliran Dana Pinjaman 7,5 M di Aceh Utara

acehbaru.com | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh agar pengungkapan kasus indikasi korupsi pada pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 7,5 Milyar harus secara menyeluruh. Jumat, 7 November 2014. Kasus indikasi korupsi ini pertama kali dilaporkan oleh MaTA pada 04 Desember 2012 dan laporan kedua disampaikan pada 29 Januari 2014 kepada Kejati Aceh yang pada saat itu diterima oleh Kepala Kejati Aceh dan jajarannya.



Dalam laporan tersebut, MaTA melaporkan 7 oknum yang ikut terlibat termasuk oknum Bupati Aceh Utara saat ini yang merupakan mantan staf ahli Bupati Aceh Utara periode sebelumnya. Akan tetapi, hingga saat ini Kejati Aceh baru menetapkan 2 orang tersangka. “Ini Aneh, karena berdasarkan catatan MaTA ada oknum lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut,” Ujar Alfian krdinator Badan Pekerja MaTA

Oleh karena itu, MaTA juga mendesak Kejati Aceh untuk menelusuri seluruh aliran dana dari hasil kejahatan tersebut. Ini penting, sehingga pengungkapan kasusnya tidak setengah-setengah.



Berdasarkan bukti-bukti yang telah MaTA sampaikan kepada Kejati Aceh, terdapat 2 oknum mantan DPRK Aceh Utara periode 2009-2014, 1 orang oknum pimpinan Bank BPD Aceh cabang Lhokseumawe pada saat itu, 1 orang mantan staf Ahli Bupati Aceh Utara periode sebelumnya, 1 orang oknum kolega Ilyas A Hamid, dan dua oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Aceh yang ikut menerima dana pinjaman ini.

Dalam pengungkapan kasus ini, MaTA tetap konsisten akan memantau setiap perkembangannya. Kalau nantinya pengungkapan ini tidak secara menyeluruh, MaTA akan meminta kepada KPK untuk mensupervisi kasus ini dan juga melaporkan oknum Kejati Aceh ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Disamping itu, MaTA juga berharap kepada masyarakat di Aceh untuk ikut terlibat dalam pemantauan pengungkapan kasus ini, sehingga diharapkan dapat menjerat semua oknum yang ikut menikmati aliran dana ini.

Terkait dengan penetapan Ilyas A Hamid, MaTA menilai jaksa sudah layak menjerat mantan Bupati Aceh Utara tersebut dengan hukuman mati. Pasalnya, sesuai catatan MaTA yang bersangkutan telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Maksud keadaan tertentu disini adalah salah satunya pengulangan tindak pidana korupsi. | IRV|

1 komentar:

  1. the satanic hand juga diungkap, mrk lah paling banyak makan duit rakyat/negara atas nama idiologi , kebun teh,villa,apartmen,rumah mewah di jakarta dan jabar klu bisa ditelusuri banyak tuh duit bisa dibalikin ke kas negara

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.