Header Ads

Lelet Tangani Dugaan Korupsi, BPKP Aceh Dilaporkan

acehbaru.com | Banda Aceh- Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melaporkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh ke BPKP Pusat. Hal ini dilakukan karena kinerja audit dalam kurun waktu 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh terhadap perkara tindak pidana korupsi terkesan lamban bahkan mengulur-ngulur waktu. Selasa 4 November 2014



Laporan MaTA dan ICW disampaikan langsung kepada Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo pada 20 Oktober silam. Dalam laporan tersebut, MaTA dan ICW meminta klarifikasi dan juga mendesak BPKP Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BPKP Perwakilan Aceh khusus yang berkaitan dengan audit perhitungan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.


 


Berdasarkan monitoring MaTA dalam kurun waktu tahun 2014, terdapat 10 kasus indikasi tindak pidana korupsi yang masih menunggu keluar hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh. Jika dilihat, kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang berpotensi melibatkan pejabat-pejabat tinggi dilingkungan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.


 


Sesuai dengan catatan MaTA di tahun 2013, terdapat perkara korupsi pada pengadaan Alkes RSUD Cut Meutia Aceh Utara tahun 2012 yang divonis bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh beralasan bahwa dalam perkara ini karena tidak ada hasil audit yang memperkuat potensi kerugian Negara.


 


Padahal, jika dilihat dari versi Jaksa, kerugian dalam kasus ini mencapai Rp. 3,4 miliar dari total anggaran Rp. 25 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012. Tentunya ini menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum kasus korupsi di Aceh.


 


Selain itu, berdasarkan pantauan MaTA selama ini sering terjadi miskoordinasi antara penyidik dengan auditor BPKP Perwakilan Aceh. Penyidik mengakui semua data-data yang dibutuhkan oleh auditor sudah diserahkan sementara pihak auditor beralasan data-data yang diberikan belum lengkap, padahal gelar perkara terhadap kasus tersebut sudah beberapa kali dilakukan.


 


Disamping itu, selama ini MaTA juga sering mendapatkan laporan dari penyidik, baik ditingkat kepolisian maupun kejaksaan terhadap lambannya proses audit. Penyidik menngakui ini merupakan kendala dalam percepatan pengungkapan tindak pidana korupsi di Aceh. Oleh karena itu, MaTA berharap dengan laporan ini dapat memperbaiki kinerja audit BPKP Perwakilan Aceh. | IRA| 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.