Header Ads

JK Janji Selesaikan RPP Turunan UUPA Akhir Tahun Ini

acehbaru.com | - Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) berjanji akan segera merealisasikan sejumlah regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang belum terselesaikan sejak undang-undang itu disahkan tahun 2006 lalu.



Wapres JK bahkan menargetkan semua regulasi itu akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Penyelesaiannya pun semua mengacu pada MoU Helsinki sebagai Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.



Hal itu disampaikan Wapres JK dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden RI pada Sabtu (22/11) pukul 17.00 WIB saat menerima kunjungan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah. Bersama Zaini, ikut serta Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, Muhammad Jafar SH MHum, Wakil Ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh, M Adli Abdullah SH MCL, serta Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Ir Iskandar MSc.



Sebagaimana digambarkan M Adli Abdullah kepada Serambi via telepon kemarin, dalam pertemuan itu, Wapres JK didampingi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Dr Sofyan Djalil yang juga mantan anggota tim perunding RI saat berlangsung perundingan RI dan GAM di Helsinki sembilan tahun lalu yang diketuai Dr Hamid Awaluddin.



Menurut Adli Abdullah, pertemuan di Istana Wapres RI itu berlangsung dalam suasana santai selama satu jam 30 menit dari dijadwalkan semula hanya 30 menit.



Dalam kesempatan itu, JK mengaku sangat menyadari bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh serta RPP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh sebagai amanah UUPA. Demikian pula Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Aceh dan Kantor-kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.



Oleh karenanya, JK berjanji akan meyakinkan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait untuk segera merealisasikan ketiga regulasi UUPAtersebut.



Ketiga regulasi itu sudah molor lebih enam tahun dari seharusnya selesai tahun 2008, sesuai amanat UUPA. “Oleh karenanya, Pak JK berjanji akan segera diselesaikan sebelum akhir tahun ini,” kata Adli Abdullah mengutip hasil pembicaraan.



Pemerintah pusat, sebagaimana dikatakan Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, setuju melibatkan Pemerintah Aceh untuk mengelola potensi minyak dan gas di wilayah 200 mil dari garis pantai (Zona Ekonomi Eksklusif), jika Aceh bersedia mengubah benderanya. Menurut pemerintah pusat, bendera Aceh yang disetujui DPR Aceh pada Maret 2013 itu mirip dengan bendera GAM.



“Ada beberapa yang diminta dan akan diberikan, tetapi mereka harus mengubah bendera,” kata Tedjo Edhy di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (19/11) petang.



Permintaan Menko Polhukam itu, ditanggapi positif oleh Wagub Aceh yang juga Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf. “Permintaan itu sah-sah saja. Menurut saya, tak masalah mengubah sedikit bendera tersebut agar tidak persis sama dengan bendera GAM,” kata Muzakir kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (20/11).



Menurutnya, ia secara pribadi pernah menyarankan kepada Gubernur dan DPR Aceh tentang perubahan sedikit bendera Aceh yang belum bisa diterima pemerintah pusat itu, agar jangan mirip atau sama persis dengan bendera GAM.



Sumber Serambi kemarin menambahkan bahwa hari Selasa (18/11) lalu, Mendagri Cahyo Kumolo telah mengirim teleks sesuai instruksi Wapres JK kepada Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Wakil Gubernur Aceh, dan Wali Nanggroe untuk membahas lebih lanjut soal bendera tersebut dengan stressing bahwa pusat berharap Aceh berkenan mengubah bendera Bintang Bulan tersebut karena masih identik dengan bendera GAM. | Sumber Serambi | 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.