Header Ads

Ini Kritik LBH Terkait Permintaan Walikota Agar Tidak Ditahan Dasni Yuzar

acehbaru.com | Lhokseumawe LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe mengkritis Surat permohonan untuk tidak dilakukannya penahanan terhadap Sekda Dasni Yuzar oleh Walikota Lhokseumawe dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Minggu 23 November 2014



Khairul Ayyami, S.H Asisten Advokat LBH Banda Aceh Pos-Lhokseumawe mengatakan tindakan Suaidi Yahya sebagai Walikota Lhokseumawe mengenai permohonan tidak dilakukannya penahanan terhadap Sekda Dasni Yuzar mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai pendiri Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe yang menerima dana hibah APBA senilai 1 Miliar adalah tindakan walikota ini sangat kita sayangkan. “Mestinya sebagai walikota Suaidi Yahya tidak segegabah ini,” Ujar Khairul



Katanya, dengan melakukan permohonan untuk tidak dilakukannya penahanan terhadap Sekda Dasni, walikota lhokseumawe telah salah tindakan karena ini akan berdampak buruk bagi jajaran pemerintah Kota Lhokseumawe.



Masyarakat akan menilai bahwa ini adalah bentuk perlindungan dari walikota terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tindakan ini akan berefek kepada para calon-calon pelaku tindak pidana korupsi lainnya, karena mereka tidak takut untuk melakukan korupsi sebab mereka akan mendapat pembelaaan dari Walikota.



“Lagipula penahanan ini juga tidak bersifat kurungan, akan tetapi bersifat tahanan kota. Jadi alasan walikota meminta untuk tidak ditahannya Dasni adalah tidak beralasan yang jelas”



Khairul menambahkan seandainya masyarakat biasa yang terjerat masalah-masalah hukum, apakah Walikota akan berani ikut membela juga? “Tidak kan”, hal ini pasti tidak akan dilakukannya.
Dugaan tindak pidana korupsi ini juga tindakan sangat memalukan karena tindakan ini diduga oleh sekeluarga yakni oleh dia sebagai sekda kota, adik dan anak kandungnya sendiri. Jadi biarlah ini menjadi contoh besar untuk siapapun yang hendak melakukan tindakan korupsi.



Kita memberi apresiasi kepada pihak penegak hukum yang telah bekerja dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, kita juga mengharapkan dalam mengadili perkara ini harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang tanpa melihat status tersangka itu sebagai apa.| IRV|



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.