Header Ads

Harga BBM Naik Untuk Siapa ?

Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada pemerintah karena telah berhasil menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ucapan selamat memang patut diucapkan karena telah berhasil mengelabui masyarakat miskin dengan kebijakannnya tersebut. Apalagi kenaikan harga terjadi ketika sejumlah Negara berencana untuk menurunkan harga BBM karena harga minyak dunia sedang turun. Sehingga salam gigit jari menjadi sesuatu kata yang disukai oleh masyarakat banyak.



Sepulangnya dari lawatnnya jokowi ke sejumlah Negara, jokowi langsung menaikkan harga BBM. Mulai pukul 24 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada 18 November 2014 harga BBM bersubsidi resmi dinaikkan pemerintah. Kanikan harga sebesar Rp. 2000 perliter. Premium dari harga seblumnya Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500 dan solar dari harga Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500.



Persentase Kemiskinan
Masyarakat dibawah miskin terus merasakan ketidak adilan pemerintah. Berdasarkan data Kementerian ESDM menunjukkan, proporsi BBM bersubsidi dinikmati oleh pemilik mobil mencapai 53 persen dibandingkan pemilik motor 47 persen dan angkutan darat 89 persen. Tercatat 25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi BBM dibandingkan 25 persen rumah tangga berpenghasilan terendah yang hanya menikmati 15 persen subsidi BBM.



Selain itu, masyarakat di Jawa dan Bali menikmati subsidi BBM 59 persen. (Kementerian Keuangan, 2012). Sebagai perbandingan, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 28,6 juta orang. Apabila dihapus, setiap orang yang berada di bawah garis kemiskinan bisa mendapatkan uang sebesar Rp 7,4 juta per tahun. Menurut data dari kementerian ESDM, 77 persen dari subsidi BBM ini dinikmati oleh 25 persen rumah tangga berpenghasilan tinggi. Sedangkan hanya sekitar 20 persen yang dinikmati oleh 25 persen rumah tangga berpenghasilan menengah.



Melihat persentase pengguna BBM selama ini lebih banyak digunakan oleh kelompok atau kalangan yang memiliki kekayaan berlebih, maka betapapun harga subsidi yang terus melambung tidak berarti pemerintah dapat dengan semena-mena dapat menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.



Dengan naiknya harga BBM akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat. Sampai akhirnya kenaikan harga juga akan memicu inflasi (daya beli) yang tinggi di masyarakat. Kalau hal ini terjadi, masyarakat yang sduah susah akan bertambah susuah dengan naikknya harga barang. Sehingga bagaimanapun kondisinya masyarakat bawah selalu mejadi tumbalnya.
Dengan alasan demi penyelamatan anggaran, pemerintah bukan berarti bisa menaikkkan harga BBM bersubsidi. Apalagi dengan mengatas namakan “demi rakyat”. Padahal perlu dipertanyakan kembali rakyat mana yang diperjuangkan oleh pemerintah.



Kurangi Oktan
Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat ini. Meskipun alasan menaikkan harga dengan membandingkan harga minyak Negara-negara lain bahkan demi penyelamatan anggaran pemerintah. Kerena pemerintah masih punya cara lain yang lebih bijak dan menguntungkan bagi masyarakat kecil (kalau katanya BBM bersubsidi demi rakyat). Salah satu caranya yaitu dengan cara menurunkan oktan dari BBM bersubsidi itu sendiri.



Oktan yang ada dalam premium sekarang sebesar 88 persen. Padahal kalau mau dilakukan penurunan oktan BBM bersubsidi menjadi 82 persen saja, tidak perlu harga BBM bersubsidi dinaikkan. Karena kalau oktannya seperti itu bagusnya, mobil-mobil mewah yang notabennya digunakan oleh kalangan menengah sampai kalangan menengah keatas akan menghindari BBM bersubsidi. Karena kalau dipaksakan tetap mengunakan BBM dengan kualitas oktan yang rendah, mesin kendaraanya akan rusak. Sehingga jumlah penggunaan BBM bersubsidi akan menurun dengan sendirinya.



Tingginya anggka penyeludupan BBM bersubsidi juga dipengaruhi oleh tingginya oktan didalamnya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memilih cara penurunan oktan ini. Karena dengan cara tersebut akan lebih menguntungkan daripada menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.



Masyarakat bawah mengunakan oktan yang rendah dengan harga tetap dan masyarakat menengah sampai menengah ke atas dituntut menggunakan oktan tinggi dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Hal ini seimbang karena saling memberikan keuntungan dimasing-masing pihak. Masyarakat bawah dapat terus bertahan hidup dan masyarakat menengah sampai menengah atas bayar lebih karena kualitas lebih. Sehingga saling memberikan dukungan antar dua pihak tersebut.



Sementara disisi lain pemerintah berpihak sebagai penerima manfaat karena telah bersikap adil.
Selain dengan cara menurunkan kandungan oktan dalam BBM bersubsdi pemerintah juga harus dilakukan perbaikan sistemnya. Perbaikan sistem BBM dihilir maupun dihulu. Karena selama ini salah satu penyebab mahalnya BBM bersubsidi juga dikarenakan adanya permainan oleh mafia-mafia migas.



Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran migas Indonesia. Namun tak lama kemudian, lembaga ini dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan digantikan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres No. 9 Tahun 2013.



Pergantian nama dari BP Migas menjadi SKK Migas hanyalah pergantian baju semata. Dengan kata lain praktik sperti halnya BP Migas tetap ada. Sehingga apalah artinya keputusan tersebut kalau praktek yang menyelahi seperti sebelumnya tetap ada.



Kalau keputusan harga BBM bersubsidi tetap dinaikkan, disinyalir mafia minyak akan terus berfoya-foya. Karena dengan naiknnya harga, mafia akan mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Sehingga para mafia akan terus subur diatas penderitaan masyarakat.



Pemerintah juga harus mengupayakan lebih serius lagi dalam pembangunan kilang minyak yang dikuasai oleh negeri sendiri. Karena selama ini sumur-sumur minyak lebih banyak dikuasai oleh bangsa asing. Penerunan biaya recovery juga harus dilakukan sebagai upaya untuk menekan pemakain dana. Selama ini disebut-sebut, biaya recovery mencapai puluhan triliun rupiah.
Rencana pemerintah untuk emaikkan harga BBM bersubsubsidi akan semakin mempersulit masyarakat kecil. Kerena masih ada cara lain yang lebih bijak dan menguntungkan dengan cara menurunkan kandungan oktan. Namun kalau tetap menkaikkan harga, berfoya-foyalah para mafia diatas tangisan rakyat kecil.



*Penulis Mulyadi  Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.