Header Ads

Kuasa Hukum Minta Polisi Tidak Refresif Terhadap Abu Minimi

acehbaru.com | Aceh Timur – Safaruddin, SH kuasa hukum Nurdin Alias Abu Minimi yang sempat berfose dengan senjata bersamanya   hingga kemudian terpublikasi ke media, meminta pihak kepolisian untuk tidak bertindak refresif terhadap mantan combatan GAM yang tampil berteriak menuntut kesejahteraan terhadap pemimpin mereka. Rabu 15 Oktober 2014



Menurut Safaruddin Pemerintah Aceh jangan hanya sibuk mendesak pemerintah pusat untuk meminta ini dan itu, sementara proses utama dari permasalahan Aceh belum selesai, yaitu reintegrasi dan reparasi korban konflik. “Bagaimana membangun Aceh diatas luka yang belum selesai. Nurdin minimi merupakan korban dari kesepakatan damai MoU Helsinki,” Tanya Safaruddin dalam Konfrensi Pers yang di gelar di Aceh Timur



Dia juga menambahkan, Pemerintah Aceh jangan hanya memikirkan diri sendiri, menyampaikan hal semu ke jakarta terhadap kondisi aceh, jika rakyat di Aceh sejahtera, kombatan GAM ter-akomodir dengan baik, korban konflik di reparasi maka itu baru dapat dikatakan bahwa Aceh sudah damai dan tentram.



Menurut Safaruddin, tindakan yang dilakukan oleh Nurdin alias Abu Minimi merupakan Daya paksa atau overmacht dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:



“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.” kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani.



Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Nurdin minimi merupakan tekanan lahir batin akibat tidak tersentuhnya reintegrasi bagi dirinya selaku kombatan GAM pasca MoU Helsini.



Dalam hal ini saya juga meminta agar polisi mengedepankan Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).



Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:



“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”



[caption id="attachment_17553" align="alignright" width="260"]Safaruddin Pengacara Safaruddin, SH kuasa hukum Abu Minimi mantan GAM yang sedang menuntut kesejahteraan kepada Pemerintah Aceh. Namun tuntutan tersebut tidak ditanggapi positif oleh  Gubernur Aceh. Gubernur menganggap 'peukara' Abu Minimi adalah urusam Polisi dan Kodam IM dan kini Abu Minimi yang telah kehilangan dua adik tercinta dalam perjuangan GAM, kini gilirannya menjadi target buruan polisi karena dianggap terkait dengan beberapa kasus kriminal. Foto | Ilham Z/acehbaru.com[/caption]

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:



“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”Jadi saya minta kepada Polisi agar tidak melakukan laangkah laangkah represif dalam kasus Abu Minimi”



Safaruddin juga menanggapi statement Gubernur Aceh yang dianggap lepas tangan terhadap kasus Abu Minimi, menunjukkan betapa naifnya jiwa kepemimpinan Gubernur, dulu mereka kombataan GAM rela mati berperang untuk menyelamatkan pimpinan GAM yang saat ini sudah menjadi pejabat di Aceh termasuk Gubernur dan Wagub.



“Tetapi apa yang mereka dapatkan saat ini, Ini namanya air susu di balas dengan peluru, ini bukan pertama tindakan gubernur yang mengorbankan kombatan GAM dalam proses perdamaian untuk keuntungan dirinya, bukan hanya Nurdin Minimi, tapi Kombatan GAM di Geumpang juga merasakan arogansi Gubernur terhadap mereka yang menutup tambang mereka secara sepihak yang merupakan mata kehidupan mereka pasca MoU Helsinki,” Jelas Safaruddin



Dalam kasus ini Safaruddin selaku kuasa Hukukm Nurdin Minimi meminta kepada aparat kepolisian dan TNI untuk mengedepankan dialog, pengalaman penyelesaian pergolakan bersenjata di Aceh tidak pernah diselesaikan secara represif tapi tetap dengan dialog. Dulu jakarta mengirim ribuan pasukan TNI dan Polri untuk memusnahkan beberapa pucuk senjata di Aceh tapi yang terjadi malah senjata bertambah ribuan di Aceh yang kemudian diselesaikan di meja perundingan helsinki.



“Saya juga meminta kepada ‎polisi agar menghentikan razia yang malah membuat masyarakat resah dan tidak nyaman, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidak-damaian dalam masyarakat Aceh saat ini”



Sementara itu, Selasa 14 Oktober 2014, Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi menegaskan sudah mengerahkan tim untuk membantu Polres Aceh Timur memburu kelompok bersenjata api (senpi) di bawah pimpinan Nurdin bin Ismail Amat Alias Din Minimi. Kelompok ini kerap melakukan tindakan kekerasan menggunakan senpi, bahkan sudah mengakui secara terbuka melalui media massa.



“Sebagian personel yang tergabung dalam tim Polda Aceh sudah ke Aceh Timur untuk memback-up kekuatan Polres setempat guna memburu kelompok bersenpi itu. Jika anggota kelompok ini menyerahkan diri, maka kita perlakukan dengan baik, tapi apabila tetap melawan, maka kita lumpuhkan,” Tegas Kapolda kepada Harian Serambi seusai memimpin sertijab tujuh Kapolres di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Selasa (14/10).



Dalam kesempatan itu Kapolda mengatakan sama sekali tak mengaitkan kelompok ini dengan persoalan politik, seperti pengakuan Din Minimi yang mengaku kecewa terhadap Pemerintahan Aceh di bawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf yang mereka klaim tak memperhatikan mantan kombatan GAM.



Kapolda menegaskan sejak awal pihak Polres Aceh Timur fokus memburu kelompok Din Minimi karena sejumlah kasus kekerasan bersenjata yang dilaporkan warga, termasuk salah satunya pemerasan dengan ancaman mempergunakan senpi terhadap Razali Yakob di Kecamatan Julok, Aceh Timur, Juli 2013. | IRA | FIQ | MIL|

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.