Header Ads

Kegagalan Pemerintahan SBY, Bobroknya Divisi Pemasyarakatan Dibawah Ditjenpas

Acehbaru.com - Bobroknya divisi pemasyarakatan di Aceh ditandai dengan berbagai kasus yang terjadi diberbagai Lapas,Rutan,Cabang Rutan di seluruh Aceh, semua terjadi tidak terlepas dari kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) selaku Lembaga dibawah Depertemen Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia (Depkumham-RI) yang memiliki otoritas penuh dalam mengawasi,menindak,menempatkan serta membawahi Lapas,rutan dan cabang rutan di seluruh Indonesia.



Pantauan Reporter acehbaru.com, dalam catatan kabar Aceh di masa 5 tahun terakhir ini kasus yang terjadi dilingkungan lembaga pemasyarakatan di Aceh meningkat tajam,hal ini membuat keprihatinan semua kalangan. Masyarakat public menilai Depkumham dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah Gagal membenahi pemasyarakatan di propinsi Aceh.



Sebaliknya malah yang terjadi di Lapas,Rutan, Cabang Rutan Aceh dijadikan objek mengais materi ataupun kepentinan tertentu , yang berdampak terpuruknya pemasyarakatan serta citra buruk Depkumham khususnya Ditjenpas dengan sejumlah Track Record dan catatan buram sejumlah kasus, di mulainya dengan kasus kematian napi yang terindikasi adanya penyiksaan, kasus kaburnya napi yang mayoritas kasus narkoba,kasus napi terpidana Narkoba tertangkap sedang transaksi narkoba diluar Lapas,kasus pemindahan napi dari LP ke cabang rutan,kasus napi kabur setelah mendapat izin CMK non procedural,kerusuhan Napi dibakarnya lapas,kasus bagi­bagi sembako caleg dimalam pemilu,kasus petugas lapas terlibat dalam kaburnya sejumlah napi sampai dengan kasus pemindahan gembong-gembong (Big bos) Narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan di Aceh serta kasus Napi gembong Narkoba tidak berada dalam Lapas.



Menurut kapas Aceh Mujiraharjo Bc.IP yang juga kalapas Klas IA Tanjung Gusta ketika pecahnya kerusuhan besar di LP Medan mengatakan sudah banyak KUPT( Kepala Unit Pelaksana Tekhnis) serta Puluhan petugas dilingkungan pemasyarakatan Aceh yang berasal dari LP,rutan dan cabang rutan Aceh kita periksa dan BAP (Berkas Pemeriksaan Acara) ajukan ke Jakarta (Dirjenpas,Red) agar dikenakan sanksi sesuai kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukannya, diantaranya ada yang terkena sanksi pidana.



Hal tersebut telah dilakukan untuk membuktikan jika pihak kanwilkumham aceh serius dalam membenahi pemasyarakatan agar kedepan para petugas maupun pejabat pemasyarakatan tidak berani melakukan hal ataupun pelanggaran serupa.



Malah disebabkan meningkatnya napi yang kerap berada diluar LP serta napi yang kabur dari lapas atau rutan adalah notabene nya narapidana yang statusnya Bandar narkoba pindahan dari luar aceh seperti Cipinang,Lampung, Sumut dan daerah lainnya, tentunya dengan berbagai modus operandi hal tersebut biasa terjadi.



Untuk mengantisipasi hal itu terulang maka pihak kanwikum dan Ham Aceh telah menyurati pihak ditjenpas Jakarta diantara point tersebut ada yang menyatakan tentang agar tidak memberi izin untuk pemindahan napi ke Aceh.



“kalau tidak salah pada bulan juni 2013 surat itu sudah di edarkan”,ungkap seseorang pejabat PAS dilingkungan kanwil yang tidak mengizinkan namanya dituliskan.



Jika disimak dengan teliti maka terungkap jika kakanwilkumham serta dibantu oleh kadivpas Aceh sangat serius serta komitmen dalam misi membenahi lembaga pemasyarakatan di Aceh yang masih terkesan belum menjalankan aturan pemasyarakatan secara maksimal.



Kakanwil Aceh Fathlulrahman mengatakan kanwil Aceh sudah mengeluarkan surat ederan untuk para Napi di Luar Aceh baru bisa di pindahkan kalau sudah menjalani sepertiga tahun di tahanan tersebut.



“kami sudah keluarkan surat edaran untuk syarat pemindahan Napi luar Aceh”ujarnya.



Menurut Ditkamtib Ditjenpas Bambang Sumardiono saat di hubungi Reporter acehbaru.com Selasa, 21 Oktober 2014 mengatakan pihaknya tidak menerima surat edaran dari kanwil Aceh yang tidak memperbolehkan pemindahan napi antar propinsi sebelum menjalani hukuman sepertiga tahun.



Bambang juga menambahkan kalo pihaknya Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan mengawasi para napi.  | BTM |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.