Header Ads

FKK Desk Aceh: Peran Wali Nanggroe itu Penting Dalam Penyelesaian Kasus Internal di Aceh

acehbaru.com | Lhokseumawe  - Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh yang bernaung di bawah Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Masykur Msc menghimbau rakyat Aceh untuk sama-sama menjaga perdamaian yang telah berjalan selama ini di Aceh Pasca penandatanganan nota kesepahaman perdamaian Aceh (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki.



FKK Desk Aceh merupakan satu lembaga resmi yang di bentuk oleh Kemenpol Hukam RI dan mempunyai tugas penting untuk memantau keberlangsungan perdamaian dan keamanan di Aceh anggota FKK Desk Aceh memiliki pengalaman handal bidang penyelesaian konflik Aceh baik dimasa Aceh Monitoring Mission (AMM).



Saat di temui oleh Reporter acehbaru.com Senin 20 Oktober 2014, Masykur menyatakan Penguatan Lembaga adat di Aceh harus di utamakan dan setiap permasalahan di Aceh seharusnya di mediasi oleh lembaga adat yang sekarang ada di Aceh seperti Wali Nanggroe. tapi sekarang yang terjadi seperti itu hanya di Bali, dan di Aceh permasalahan Wali Nanggroe masih terjadi tolak tarik di tingkat daerah maupun pusat.ungkapnya,
ketika di tanyai fungsi Wali Nanggroe di Aceh, Masykur mangatakan wewenang Wali Nanggroe itu sebagai pemangku adat yang setiap permasalahan di tingkat Desa dan Daerah dapat di selesaikan secara adat (musyawarah tingkat Desa), terkecuali masalah tersebut positive kriminalitas maka dengan sendirinya masalah tersebut harus di serahkan kepada pihak berwajib.



Peranan Wali Nanggroe sangat besar pengaruhnya di Aceh, apalagi Aceh sebuah provinsi yang memiliki adat serta syari'at islam, Wali Nanggroe lebih dikenal sebagai tokoh pemersatu masyarakat Aceh, bilapun ada terjadi konflik secara internal seperti kasus Din Minimi itu bisa di mediasi oleh Wali Nanggroe, beliau merupakan tokoh elite GAM juga kan?" sebutnya.



Munculnya oknum-oknum bersenjata di Aceh itu Kriminal dan setiap tindakan mereka berujung uang dan tidak ada kaitanya dengan politik, tambahnya,



Terkait Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang belum terealisasi saat ini" Masykur mengatakan, Draff rancangan Qanun sudah ada cuma yang harus kita tanyai apa pemerintah Aceh sanggup menjalankannya?



Dalam Poin MoU Helsingki Aceh berhak memiliki Bendera Daerah tapi bukan bendera semasa konflik dulu karena itu juga bertentangan dengan isi MoU Helsinki yang tidak di perbolehkan memakai atribut-atribut militer semasa perjuangan GAM dulu.



Seperti permintaan pemerintah Aceh  untuk menguasai  batas teritorial laut  sampai 200 mil. Padahal dalam MoU Helsinki, batas pengelolaan laut berada di sekitar teritorial Aceh dan pemerintah pusat pun sudah menyetujui 12 Mil.



Masasalah 200 Mil itu bukan tidak boleh, tapi apa sanggup Pemerintah Aceh untuk memantau bagian laut bebas yang memasuki areal Zona Ekonomi Eksklusif dan apabila terjadi sengketa laut dengan Negara lain, apa mampu pemerintah Aceh mengeluarkan dana operasional untuk melakukan penyelesaian dan  membiayai Militer  Angkatan Laut ?" tanyanya.



Sesuai dengan “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) Pasal 18 Ayat 4 kan sudah disebutkan, wilayah kewenangan pengelolaan laut oleh daerah yaitu 12 mil laut untuk provinsi dan sepertiganya atau 4 mil untuk kabupaten/kota,"ungkapnya.



Masykur juga menambahkan, Sudah seharusnya Pemerintah Aceh memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat Aceh agar tidak terjadi kecemburuan sosial di tingkat bawah, ini merupakan masalah yang harus di jalankan, apalagi Aceh masih memiliki dana otsus yang berbeda dengan daerah lain, dan sangat tidak mungkin bila Pemerintah Aceh memikirkan keadaan rakyat setelah dana otsus tersebut habis.



Konflik yang terjadi di Aceh hanya di sebabkan oleh faktor ekonomi yang belum terealisasi dengan baik, justru Pemerintah Aceh harus memperhatikan keadaan para eks Kombatan pasca damai, apa yang semestinya diberikan kepada mereka berbentuk pekerjaan menurut skill yang mereka miliki sehingga pengembangan ekonomi akan mereka dapati, kalau hanya memberikan uang tanpa memberikan lapangan kerja yang terus di kontrol tentu menjadi tong kosong nyaring bunyinya, mereka harus di bina sesuai dengan ke ahlian mereka masing - masing.



Tindakan kriminalitas di Aceh disebabkan oleh faktor ekonomi dan itu harus segera di atasi sebelum masalah lain muncul, begitu juga peranan Wali Nanggroe dalam mengatasi masalah - masalah seperti ini, saya kira masalah Aceh sudah komplit, Gubernur hingga Walikota serta DPRA merupakan dari eks Kombatan GAM dan lebih mudah untuk memahami dan menuntaskan permasalahan yang terjadi di lapangan.



Pemerintah Aceh telah memiliki peranan penuh dalam mengelola kondisi Keamanan di Aceh, kalau dulu Aceh pernah di terapkan Darurat Militer, sekarang Aceh sudah Damai, kondisinya juga sudah normal kembali dan kondusif, maka Aceh  berstatus tertib sipil, maka Gubernur yang bertanggung jawab atas kasus - kasus yang terjadi selama ini di Aceh seperti munculnya Kelompok Din Minimi dan Gubernur bisa menyelesaikan melalui mediasi bahkan peranan Wali Nanggroe juga di butuhkan dalam masalah ini, Gubernur bisa berkoordinasi secara langsung dengan Kapolda terhadap Kamtibmas." Ungkap Masykur di salah satu Restoran di Kota Lhokseumawe. | BTM |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.