Header Ads

Demo Ricuh Korban Penggusuran PT. Arun, Metro Pagi Tak Sebutkan Nama Perusahaan

acehbaru.com | Lhokseumawe- Demo yang berakhir ricuh didepan kantor Walikota Lhokseumawe  dilakukan korban penggusuran pembangunan kilang gas Arun tahun 1971 silam dalam berita Metro Pagi Metro TV, Tidak menyebutkan nama PT. Arun LNG, tetapi hanya menyebutkan korban sebuah perusahaan pengembang? . Rabu 22 Oktober 2014



Arun adalah penyulingan gas yang dipasok Exxon Mobil, hingga kini telah 40 tahun beroperasi, gas –gas hasil penyulingan di Eksport kesejumlah negara. Kini, katanya gas telah menipis, maka bekas tempat penyulingan gas tersebut bakal berubah waduk sebagai terminal gas yang kemudian di pompa kembali ke Sumatera Utara.



Pada  13 Juli 2009 penulis mendapatkan sebuah rilis dari  Aliansi Masyarakat Tergusur (AMaD) Blang Lancang Dan Rancong dalam rilis tersebut ditulis sejarah bagaimana warga pesisir pantai itu lepas tanahnya kemudian menjadi bangunan PT. Arun LNG, dalam kisah itu disebutkan pada tahun 1974.



Pertamina  melalui DPR-RI dan Gubernur D.I Aceh mengajukan permohonan pembebasan tanah Perkampungan Masyarakat Gampong Blang Lancang Timu dan Blang Lancang Barat untuk dibangun Kilang Minyak PT.ARUN LNG.Co, terjadi ganti rugi dalam pembebasan tanah tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur D.I Aceh.



Walaupun harganya sangat tidak sesuai yang harus diterima oleh masyarakat untuk seluruh tipe dan kriteria tanah milik rakyat,sebelum dan saat proses ganti rugi oleh pihak Gubernur D.I Aceh dan PERTAMINA berjanji kepada Masyarakat untuk melakukan pemindahan Gampong Baru (Resetlement) ke lokasi strategis lainnya di sekitar Kec.Muara Dua (Dokumen Surat Dinas Gubernur D.I Aceh Nomor.2882/1-585 tertanggal 9 November 1974 dan Nomor Surat yang kedua yaitu 672/3-97 Tertanggal 3 April 1974).



Pada waktu pertengahan Tahun 1974 hingga akhir 1975, telah terjadi penunjukan dan pengukuran tanah oleh Pemda Tim Pelaksana Kabupaten (TELAKKAB) dan menyertakan Tokoh-Tokoh Masyarakat yang digusur. Survey Pertama, pada suatu waktu dipertengahan Tahun 1974 oleh pihak Kantor Kec.Muara Dua dan beberapa Tokoh masyarakat Gampong Blang Lancang Antara lain: Tgk. A.Bakar Raden (Alm) Eks Sekdes Blang Lancang Barat, Tgk.H Zainaf Arifin Eks Ketua LMD Gampong Blang Lancang Timur dan beberapa anggota masyarakat lainnya.



Maksud dan Tujuannya adalah untuk meninjau lokasi di Gampong Paya Cicem Kec.Seunudon, namun masyarakat menolak lokasi tanah tersebut karena lokasi tanahnya berbatuan dan berbukit,jadi tidak mungkin meningkatkan penghasilan masyarakat untuk bertani dan berladang.



[caption id="attachment_17782" align="alignright" width="300"]Demo Arun peristiwa-tuntut-ganti-rugi-01 TUNTUT GANTI RUGI. Massa dari Aliansi Masyarakat Tergusur (AMaT) Blang Lancang dan Rancong yang dikordinir oleh aktivis SMUR-Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat, menggelar aksi demo di depan gerbang PT.Arun LNG, Lhokseumawe, Propinsi Aceh, Rabu (23/6). Demo tersebut dipicu atas tuntutan warga eks Blang Lancang kepada Pertamina yang menuntut ganti rugi pembebasan tanah perkampungan masyarakat Blang Lancang Timur dan Lancang Barat yang dibangun kilang minyak PT. ARUN. LNG.Co yang tidak sesuai dengan harga penetapan oleh Gubernur D.I Aceh pada tahun 1974, dan menuntut pemindahan gampong baru (Resetlement) bagi 542 KK tergusur. FOTO ANTARA/Rahmad[/caption]

Survey Kedua, dilokasi Gampong Buah Kec. Baktiya, Lokasi tanah keras dan letak geografisnya tidak memungkinkan bagi masyarakat meningkatkan penghasilan mereka dalam hal bertani dan berladang. Survey Ketiga, Gampong Loh Beuramou dan Loh Muda Kuala Kec. Muara Dua Melalui Geuchik Gampong Cot Trieng, lokasi ini disepakati dan di inginkan oleh masyarakat.



Namun setelah berjalan waktu setengah bulan kemudian, datanglah utusan Kanwil Aceh yang yang mengurusi Resetlement Blang Lancang dan Rancong yaitu Alm Tuanku Abbas.BA ke Gampong Blang Lancang Barat, atas nama Gubernur D.I Aceh. Dia mengatakan pihak pertamina tidak dapat mengabulkan karena lokasi Resetlement Loh Beuramou dan Loh Muda Kuala, apabila nantinya beroperasi Kilang Gas Alam dan tidak jauh dengan lokasi Resetlemen tersebut kira-kira 4 KM Radius Bujur Sangkar. Juga nantinya bias terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, diantara lain takut terjadi kebakaran dan juga biasa terjadi kebocoran Gas.



Pernyatan itu disaksikan oleh seluruh masyarakat tergusur dan beberapa tokoh lainnya. Sebagai catatan penting, bahwa didalam radius 4 KM Bujur Sangkar dari kilang PT.ARUN LNG.Co., saat ini telah banyak berdiri perumahan masyarakat, tambak udang/ikandan bangunan pertokoan dan lainnya. Jadi alasan atas Nama PERTAMINA dan Gubernur D.I Aceh, tidak dapat diterima secara akal sehat oleh warga masyarakat tergusur.



[caption id="attachment_17784" align="alignleft" width="300"]Demo Arun Ribuan-warga-kepung-PT-Arun Aksi Mantan Pemilik Tanah PT. Arun LNG 2011 Tampak warga Blang Lancang berlarian sambil melompati parit untuk mencari jalan lain yang sudah di blokade pihak kepolisian Polres Lhokseumawe di jalan masuk ke pabrik PT ARUN, Senin 19/9/2011 | Sumber Foto Zaki Mubarak/Serambi Indonesia[/caption]

Pada tahun 1976, masyarakat yang telah menerima ganti rugi tanahnya yang digusur, satu persatu meninggalkan tanah asalnya antara waktu November 1974, sehingga pada tahun 1976, tidak dilaksanakannya janji resettlement oleh pihak PERTAMINA dan Pemerintah D.I Aceh, seiring dimulainya pembangunan Kilang tersebut secara besar-besaran.



[caption id="attachment_17783" align="alignright" width="300"]Demo arun. Demo PT Arun NGL, Masyarakat Dibubar Paksa Oleh 650 Polisi, Senin [19/9/2011]. Sumber Foto acehtraffic.com[/caption]

Padahal sebagai perbandingan kasus Resetlement di Aceh Utara yang telah dilaksanakan semisal pembebasan tanah untuk pembengunan Mobil Oil, PT PIM, PT ASEAN, PT KKA, pihak Pemda dengan koleganya berdasarkan Intruksi gubernur (PerDa), menjamin kesejahteraan warga yang tanahnya tergusur dengan terlebih dahulu harus diadakannya Perumahan atau perkampungan sementara sebelum penduduk yang tergusur dipindahkan, hingga rampung rumahnya.



Pada tahun 1977 sampai dengan 1998, tidak ada gugatan hak mendapatkan Resetlement secara signifikan bermakna dari kami terhadap para pihak yang menggusur tanah kami dan menjanjikan pemindahan kampung baru. Ini juga sangat di pengaruhi dengan pemberlakukan daerah operasi militer (DOM) dan kawasan  Industri Proyek Vital PT.ARUN LNG.Co dipenuhi militer.



Jumlah kepala keluarga eks Masyarakat Blang Lancang dan Rancong yang tanahnya tergusur Tahun 1974, sebanyak 542 KK lebih kurang 3.000 Jiwa. | IRV|

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.