Header Ads

ALA dan ABAS Sebuah Harapan

Para legislator asal Aceh yang duduk di parlemen hari ini hadapkan dengan sebuah tuntutan aspirasi yang semakin hari semakin banyak simpatisan. Wacana pemekaranan Provinsi Lauser Antara dan Provinsi Aceh Barat Selatan yang akrabnya di juluki ALA dan ABAS ini semakin mencuat ke permukaan publik. Sepertinya bagi masyarakat yang terhimpun pada dua Daerah ini sangat menanti buah tangan dari para wakil rakyat asal Aceh diparlemen.



Di gembar-gembornya wacana pemekaran ALA-ABAS saban hari semakin reakatif saja. Simpatisan yang mendesak segera terwujudnya wacana pemekaran terdiri dari tokoh, komunitas serta akademisi. Berbagai upaya di lakukan untuk mewujudkan impian masyarakat Pesisir, Pedalaman, dan Kepulauan Aceh Tengah, Tenggara dan Panatai Barat Selatan ini.



Memang wacana pemekaran ke dua daerah ini bukanlah isu baru yang muncul di kalangan orang Aceh, bahkan harapan dan keinginan ini sudah lama di cita-citakan. Tidak terujudnya usaha sebelumnya bukan berarti wacana pemekaran ALA-ABAS ini telah Basih dan Kiamat yang tidak perlu di angkat ke publik untuk mengulang kembali sejarah.



Kemunculan isu pemekaraan ALA-ABAS ini telah di perkuat dengan adanya Forum Bersama (FORBES) yang di ketua oleh M. Natsir Djamil S.Ag anggota DPR RI asal Aceh (10/10 Serambinews.com). Wujud kepedulian para legislator akan sangat di nanti-nanti oleh rakyat aceh. Karena melalui proses yang panjang ini masyarakat aceh tidak ingin kecewa untuk kesekiannya kalinya.



Pekerjaan rumah wakil rakyat asal Aceh pasca pelantikan merupakan aspirasi yang paling utama yang harus di prioritaskan (terpenuhi) guna untuk mengakhiri ketertinggalan masyarakat pada dua daerah ini yang saat ini Menangis, Merintis, Merangkak bila di banding dengan daerah tetangganya.



Kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk masyarakat pedalaman ALA-ABAS menjadi alasan pemekaran di percepat. Mungkin masyarakat pedalaman Tengah, Tenggara serta Barat Selatan tidak tahan lagi atas ulah pemerintah yang selalu melihatnya sebelah mata.



Sehingga asumsi pemekaran ALA-ABAS ada yang menanggapi pro dan kontra oleh sejumlah kalangan tokoh, akademisi bahkan pakar sekalipun; mereka menilai wacana pemekarana perlu di kaji ulang dari sisi positif dan negatifnya.



Berbagai statemen yang di munculkan dari sejumlah kalangan, perlu adanya filterasi (penyaringan) pendapat yang sifatnya menumbuhkan semangat (foster the spirit) atau sebaliknya mengakhiri polemik ALA-ABAS. Perlu adanya sikap yang objektif yang sifatnya tidak melemahkan, mempojokkan serta mematikan semangat masyarakat ALA-ABAS.



Sangat di sesalkan sejumlah tokoh, akademisi, pakar bahkan pemimpin sekalipun beranggapan bahwan ALA-ABAS sudah Basi, Merusak Perdamaian di Aceh, Kepentingan Elit, Sensasi politik para legislator.



Dengan demikian untuk mengkaji ALA-ABAS sangat perlu statemen yang sifatnya untuk kepentingan bersama. ALA-ABAS Bukan hanya untuk masyarakat pedalaman Tengah, Tenggara dan Barat Selatan; ini merupakan wujud kepentingan bersama, yang sama-sama di wujudkan untuk Aceh lebih baik.



Bila dikutip dari berbagai pemberitaan media. Telah banyak kalangan menilai ALA dan ABAS sebuah kepentingan elit dan kelompok yang berpengaruh di ALA dan ABAS.



Ungkapan nyeleneh ini lagi-lagi untuk mengahalang-halangi terwujudnya harapan masyarakat ALA dan ABAS yang semakin digaungkan.



Pandangan tersebut sangat berlebihan. Namun bagaimana upaya serta harapan tersebut bukan dikotomi hanya kepentingan masyarakat ALA dan ABAS. Untuk dipahami bersama ini merupakan mutlak kepentingan seluruh masyarakat Aceh. Sehingga prosedur, subtansial serta peran tokoh-tokoh, pemimpin Aceh atas wacana pemekaran ini merupakan tanggung jawab bersama guna untuk mewujudkan aspirasi bersama pula.



Berdasarkan konsepsi serta keinginan bersama. Bukan hanya peran Tokoh, Kepala Daerah, Akademisi, Mahasiswa, serta Legislator di Senayan ini adalah aspirasi rakyat Aceh yang tidak memandang kedaerahan para tokoh. Persepsi positif perlu ditanamkan sehingga kebijakan para tokoh di tuntut untuk bersikap bijak.



Perpisahan antara ibu kandungan Provinsi ACEH dengan anaknya ALA dan ABAS bukan menghilangkan status kedaerahaan yang kental dengan Ke-Acehan. Status ALA dan ABAS bertujuan untuk mengakomodir pembangunan yang sifatnya merata untuk masyarakat Pesisir, Pengunungan,Pedalaman serta Kepulauan. Terwujudnya ALA dan ABAS bukan menjadi bumerang bagi daerah tetangganya, malainkan untuk bersama-sama merasakan perhatian penuh untuk keseimbangan kesehjateraan anak cucu kelak.



Pemekaran suatu daerah merupakan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan UUD 1945. Sehingga di harapkan tanpa ada intervensi oknum-oknum yang sifatnya menghalang-halangi. sangat Jelas untuk pemekaran ALA dan ABAS memang keinginan penuh masyarakat ALA dan ABAS bukan kepentingan elit serta kelompok. Terealiasinya atau tidaknya wacana pemekaran bergantung pada niat baik para legislator di senayan.



Upaya untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, merata, seimbang dan integratif . maka ini juga menjadi bagian dari pemenuhan aspirasi masyarakat aceh. Dengan demikian para legislator tidak hanya memperkeruh situasi aceh dengan adanya Forum Bersama (FORBES) dimana sepintas dapat kita lihat hanya Rencana Tidak Lanjut (RTL) yang buktinya hari ini belum melakukan pengkajian terkait wacana ALA dan ABAS.



Bagi masyarakat ALA dan ABAS wacana pemekaran yang semakin didengungkan tidak sebatas janji-janji manis atau pepesan kosong belaka.Seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. ALA dan ABAS merupakan bentuk kekesalanan masyarakat pedalaman kepada pemerintah yang belum merasakan Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi.



Sehingga sangatlah pantas statemen masyarakat yang tergabung dalam elemen sipil pro pemekaran ABAS menyatakan bahwa rencana pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dari Provinsi Aceh adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi (19/10 antaraaceh).



Untuk mengakhiri polemik ALA dan ABAS semakin hari semakin massif, dikarenakan masyarakat Tengah, Tenggara dan Barat Selatan semakin merindukan akan kehidupan yang layak. layaknya daera-daera tetangganya yang kehidupan ekonomi, pendidikan, infrastruktur yang berkeadilan.



Sehingga mampu menyekolakan putra dareanya hingga menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sengaja Di siapkan menggatikan posisi kepemimpian di setiap institusi yang ada di aceh. Di sisi lain masyarakat ALA dan ABAS tidak mungkin selamanya menjadi penonton.



Terakhir tidak perlu risau atas wacana pemekaran ALA dan ABAS, biarlah masyarakat mencoba mandiri, menyalakan kompor sendiri, menyalakan api di rumah sendiri tanpa ada oknum-oknum yang merasa terzalimi, ter-asingkan, ter-tinggal serta di kesa-mpingkan. Dengan demikian ALA dan ABAS menjadi kajian bersama, milik bersama serta keinginan kita bersama. Gaungan masyarakat ALA dan ABAS semestinya di tanggapi positif oleh semua kalangan.



Aspirasi adalah hak prioritas masyarakat yang mengalami ketimpangan dan kesenjangan dalam proses regulasi yang terjadi. Guna meujudkan kepedulian bersama. Yakinlah masyarakat Tengah, Tenggara dan Barat Selatan kental akan nilai ke-Aceha-an. Mereka lahir dan tumbuh besar di bumi Aceh, akan berdosa dikemudian hari jika nilai-nilai ke-Aceha-an hilang dalam dirinya, hanya karena mempertahankan kehendak sendiri.[i]



Penulis Adalah Hasan Syahadat Simeulue, Pemerhati Masalah Sosial dan Pelayanan Publik. Juga Siswa Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) Angkatan Ke-V

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.